Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Abstract

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek maupun program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha yang memiliki sifat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akselerasi pembangunan di berbagai daerah. Salah satu implementasi nyatanya adalah pengembangan program Food Estate di Merauke yang secara legalitas ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Keppres Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. Secara normatif, negara telah memberikan jaminan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Namun, dalam tataran praktik, pelaksanaan PSN—khususnya Food Estate di Merauke—menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks karena dinilai berpotensi kuat bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Permasalahan ini mencakup sengketa hak atas tanah ulayat, minimnya partisipasi bermakna, hingga terancamnya keberlanjutan lingkungan hidup lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa regulasi, dokumen resmi, serta literatur hukum sebagai bahan analisis utama. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi konseptual signifikan terhadap penguatan kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia.