Manajemen Konflik Pada Kasus Penolakan Proyek Strategis Nasional Oleh Masyarakat Adat Malind Di Merauke

Abstract

Penelitian ini membahas manajemen konflik pada kasus penolakan Proyek Strategis Nasional oleh masyarakat adat Malind di Merauke. Konflik tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sebagai akibat dari ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengakuan hak ulayat, serta perbedaan cara pandang terhadap tanah dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review dengan menelaah literatur dari Google Scholar, Scopus, Portal Garuda, serta laporan resmi lembaga terkait pada rentang 2015–2026. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis isi untuk menemukan pola penyebab konflik, aktor yang terlibat, serta strategi penyelesaian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat adat Malind dipicu oleh kekhawatiran terhadap hilangnya ruang hidup, kerusakan hutan adat, terganggunya ekosistem sagu, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses konsultasi yang bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana proyek. Konflik berkembang dari bentuk laten menjadi terbuka melalui aksi penolakan, advokasi hukum, dan dukungan organisasi masyarakat sipil. Manajemen konflik yang tepat perlu diarahkan pada pendekatan partisipatif, mediasi independen, musyawarah adat, penguatan solidaritas masyarakat, serta pengakuan hukum atas hak ulayat. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan penghormatan terhadap masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di wilayah adat Papua