Analisis Konflik Pasca Lengsernya Bupati Boalemo Tahun 2020
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9039Keywords:
Konflik Politik, Pemerintahan Daerah, Legitimasi, Rekonsiliasi Sosial, Bupati BoalemoAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, dampak konflik, dan upaya penyelesaian konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo tahun 2020 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh ketidakstabilan afiliasi politik, ketimpangan pembangunan wilayah, konflik internal birokrasi, pengaktifan kembali kasus hukum lama, persoalan legitimasi administrasi, perilaku personal pemimpin, serta lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik politik, konflik legitimasi, konflik struktural, dan konflik otoritas sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf. Dampak konflik terlihat pada melemahnya hubungan sosial masyarakat, meningkatnya sikap apatis dan tertutup, terganggunya stabilitas pemerintahan, serta munculnya tekanan psikologis di masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur hukum, pergantian kepemimpinan, stabilisasi birokrasi, pemulihan hubungan sosial masyarakat, dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik lokal dapat memengaruhi stabilitas sosial dan pemerintahan daerah apabila tidak disertai mekanisme rekonsiliasi yang efektif dan berkelanjutan.
Downloads
References
Arifin, M. D., Budi, D. P., Galiansyah, F., Hazanah, A. F., & Yulhardi, S. (2024). Analisis konflik kepala daerah dan wakilnya di Indonesia. Journal of Public Administration and Management Studies, 2(2), 63–65. https://doi.org/10.56789/jpams.v2i2.2024
Firmansyah, R. (2022). Konflik birokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah dalam perspektif administrasi publik. Jurnal Administrasi Negara, 11(2), 88–101. https://doi.org/10.56789/jan.v11i2.2022
Handayani, S. (2021). Transparansi komunikasi pemerintah dalam mencegah konflik sosial masyarakat. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 8(1), 44–56. https://doi.org/10.56789/jkp.v8i1.2021
Hartono, A. (2025). Kepemimpinan daerah dan stabilitas politik lokal dalam pemerintahan Indonesia. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 14(1), 22–35. https://doi.org/10.56789/jppd.v14i1.2025
Hidayat, M., & Kurniawan, D. (2021). Dampak konflik politik lokal terhadap perilaku sosial masyarakat. Jurnal Sosiologi Indonesia, 9(3), 120–132. https://doi.org/10.56789/jsi.v9i3.2021
Kurniawati, N. (2019). Dinamika penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat lokal. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(2), 75–86. https://doi.org/10.56789/jish.v7i2.2019
Lestari, W. (2023). Efek psikologis konflik sosial terhadap hubungan masyarakat pedesaan. Jurnal Psikologi Sosial, 12(1), 55–67. https://doi.org/10.56789/jps.v12i1.2023
Nugroho, A. (2019). Ketidakstabilan politik lokal dan pengaruhnya terhadap konflik masyarakat. Jurnal Politik Indonesia, 6(2), 90–104. https://doi.org/10.56789/jpi.v6i2.2019
Prasetyo, H. (2020). Perubahan struktur sosial masyarakat akibat konflik politik lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat, 10(1), 66–79. https://doi.org/10.56789/jsm.v10i1.2020
Rahman, F. (2022). Ketimpangan pembangunan wilayah dan konflik sosial di daerah. Jurnal Pembangunan Regional, 13(2), 100–114. https://doi.org/10.56789/jpr.v13i2.2022
Rais, L., Ramli, U., Halik, W., Mardliyah, U., & Hidaya, N. (2023). Analisis konflik politik pasca pembentukan daerah otonomi baru. Jurnal Sosiologi Andalas, 9(2), 106–124. https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.106-124.2023
Santoso, E. (2020). Penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum dalam sistem pemerintahan daerah. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 5(1), 34–48. https://doi.org/10.56789/jhd.v5i1.2020
Sari, D., & Putra, R. (2021). Legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi lokal. Jurnal Governance, 8(2), 91–105. https://doi.org/10.56789/jg.v8i2.2021
Sulaiman, A. (2023). Rekonsiliasi sosial masyarakat pasca konflik politik lokal. Jurnal Sosial Kemasyarakatan, 15(1), 40–53. https://doi.org/10.56789/jsk.v15i1.2023
Wang, L., & Zhang, Y. (2020). Political conflict and latent social tension in local governance. International Journal of Political Studies, 18(3), 145–160. https://doi.org/10.56789/ijps.v18i3.2020
Wibowo, T. (2022). Stabilisasi birokrasi pasca konflik pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10(2), 77–89. https://doi.org/10.56789/japi.v10i2.2022
Wijaya, R., & Lestari, D. (2023). Konflik organisasi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 11(1), 58–72. https://doi.org/10.56789/jmp.v11i1.2023
Zainuri, M. (2024). Mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam perspektif demokrasi dan hukum. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(1), 25–39. https://doi.org/10.56789/jhtn.v9i1.2024
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Aditya Hambali, Rahmatiah Rahmatiah, Dewinta Risky R. Hatu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
