Manajemen Konflik Kebijakan Publik dalam Perspektif SDG 16: Analisis Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia

Abstract

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik sosial karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, faktor penyebab konflik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM dalam perspektif manajemen konflik dan Sustainable Development Goals (SDG) 16. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik subsidi BBM tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga, tetapi juga disebabkan oleh distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM ditunjukkan melalui demonstrasi, kritik di media sosial, hingga perubahan pola konsumsi energi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi manajemen konflik, seperti pemberian bantuan sosial, digitalisasi distribusi BBM, dan komunikasi publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga konflik serupa terus berulang. Dalam perspektif SDG 16, pengelolaan konflik kebijakan subsidi BBM memerlukan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, partisipatif, dan responsif agar tercipta stabilitas sosial serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem distribusi subsidi, penguatan pengawasan, serta peningkatan komunikasi publik agar kebijakan subsidi BBM dapat diterapkan secara lebih efektif dan minim konflik sosial.