Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam bidang penegakan hukum, khususnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan umum di tengah masyarakat. Selain itu, kepolisian juga menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan, memberikan pendidikan kesadaran hukum, serta melaksanakan fungsi pemerintahan terbatas (bestuurlijk). Oleh karena itu, keberadaan penyidik sebagai bagian dari Polri memiliki peran penting dalam proses penanganan suatu perkara pidana, karena penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran guna membantu penyelesaian kasus pelanggaran hukum. Namun, dalam praktik pengungkapan perkara pada tahap penyidikan, tidak jarang terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh penyidik. Perlakuan tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan agar tersangka segera mengakui perbuatannya. Padahal, dalam proses penyidikan, yang dibutuhkan bukanlah pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan, melainkan keterangan yang diberikan secara bebas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya tersangka memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Hal ini penting agar proses penyidikan tetap berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, perlindungan hak-hak tersangka harus dijunjung tinggi demi terwujudnya proses peradilan pidana yang objektif dan sesuai prinsip hukum.