Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1415Keywords:
Barang Milik Daerah, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, AkuntabilitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh implementasi tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pelaksanaan pengelolaan BMD telah mengacu pada Permendagri No. 47 Tahun 2021, terdapat beragam kendala teknis serta administratif yang menghambat efektivitas pengelolaan. Temuan ini menyoroti peran penting teknologi informasi, namun juga menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi alur kerja, dan pengembangan sistem monitoring yang lebih ketat dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset
Downloads
References
Hakim, L. (2024, August 14). Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh. Retrieved from deepublishstore: www.deepublishstore.com
Rahardjo, M. (2011, June 10). Universitas Islam Negeri Malang. Retrieved from Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: www.uin-malang.ac.id
Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Kemendagri. (2021). Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.
Hubaidi. (2020). Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yogyakarta: Genta Publishin.
Karianga, H. (2013). Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kencana Prendamendia Group.
S, S. (1997). Implementasi Kebijakan Pengawasan Melekat: Suatu Studi di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri. Universitas Gadjah Mada.
Hastuti, N. T. (2013). Pengaturan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Malang: Universitas Brawijaya.
Ainuddin. (2016). Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Tukar Menuka. Mataram: Universitas Mataram.
Sujamto. (1987). Cakrawala Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Tobing, R. D. (2015). Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik. Surabaya: LaksBang Justitia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andri Syahputra Muda, Tutut Dewi Astuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
