Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009Keywords:
Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Systematic Literature ReviewAbstract
Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian, temuan utama, serta permasalahan desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian dilakukan dengan menelaah sepuluh artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2025 dan dinilai relevan dengan topik desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual desentralisasi fiskal memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi daerah dan prinsip money follows function. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal yang menekankan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, peningkatan akuntabilitas dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.
Downloads
References
Aristawati KN, Fahmi MT, Fadeli MR, Wardani NK. ASPEK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Humani [Internet]. 2024 Jun 28 [cited 2025 Dec 26];1(1). Available from: https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/6
Meinarsari AA, Nursadi H. ARAH BARU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH: SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI. J Syntax Lit [Internet]. 2022 Aug 1 [cited 2025 Dec 26];7(8):10508. Available from: https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:158575995?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:158575995
Christia & Ispriyarso. Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Menara Ilmu J Penelit dan Kaji Ilm. 2019;15(1):149.
Hasanudding S, Penelitian A, Kunci K, Publik P, Daerah P. Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah: J Kolaboratif Sains [Internet]. 2025 Sep 16 [cited 2025 Dec 26];8(9):5762–73. Available from: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8564
Judijanto L, Wibowo G, Karimuddin K, Samsuddin H. Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif [Internet]. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia; 2024 [cited 2025 Nov 11]. Available from: https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dvYkEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pendekatan+ini+memungkinkan+peneliti+menggambarkan+fenomena+komunikasi+yang+terjadi+secara+nyata+tanpa+melakukan+intervensi+terhadap+variabel+penelitian.&ots=rgNQI_rYmQ&sig=5HUb66UH
Sena Kurniawan. LITERASI DIGITAL UNTUK ABAD KE-21 [Internet]. Rahma AZM, editor. Jawa Timur: Pustaka Aksara; 2025 [cited 2025 Dec 17]. Available from: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tEVzEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Berdasarkan+fokus+tersebut,+dilakukan+pencarian+literatur+melalui+basis+data+ilmiah+nasional+dan+internasional,+seperti+Google+Scholar,+Garuda,+Sinta,+ScienceDirect,+IOP+Publishing,+dan+jurnal+terkait+lainnya.+Pencarian+literatur+dilakukan+menggunakan+kombinasi+kata+kunci+yang+relevan,+antara+lain+after-treatment+gas+buang,+catalytic+converter,+activated+carbon,+CO+emission+reduction,+HC+emission,+NOx+reduction,+dan+internal+combustion+engine.&ots=19gXHIvaqG&sig=eajKgfQVYM9ZiREZBvXlTwPK6VA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Syahrani D, Sitanggang DM, Nababan VR, Nasution AR. Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. JLEB J Law, Educ Bus. 2024;2(1):210–5.
Cholily VH. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 2025 Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) Implementa. J Penelit dan Pengambdian Masy . 2023;2(2798–5210):2025–39.
Womsiter Sinaga. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. J Darma Agung [Internet]. 2023;31(1):203–19. Available from: http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
Arbas C, Muhammadiyah U, Utara S. Reorientasi Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Grondwet. 2025;4(2):84–109.
Sakdiyah H. Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. JUPSI J Pendidik Sos Indones. 2025;3(1):1–11.
Ramadhani A, Laura P, Nicky T, Diangera A, Pratiwi RS, Erlangga F, et al. DINAMIKA DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI ANTAR DAERAH DI INDONESIA. J Ilm Ekon Dan Manaj. 2025;3(12):301–10.
Ridhawati R. Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah. J Sci Mandalika. 2025;6:80–7.
Maulana L, Al-farizi MR, Robbani MS, Mentari A. Desentralisasi yang Berliku : Menelusuri Dinamika , Ketimpangan , dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia. J Ilm Penelit Mhs. 2025;4(1):364–75.
Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, Wahjoe Pangestoeti. Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. Stud Adm Publik dan ilmu Komun. 2025;2(1):43–53.
Purnomo A, Myaskur. Melacak Desentralisasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi Uu Otonomi Daerah. J Online Mhs Huk Tata Negara [Internet]. 2023;1(2):61–70. Available from: https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-htn/article/view/1228
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Hayu Pertiwi, Maria Imaculata Yenni, Andin Rusmini

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















