Ekonomi Politik BUMN: Reformasi, Kepemimpinan Negara, dan Peran BUMN dalam Agenda Pembangunan Nasional
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3683Keywords:
Ekonomi Politik, BUMN, Reformasi Kelembagaan, Kepemimpinan Negara, Pembangunan NasionalAbstract
Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara-negara berkembang seperti Indonesia kini tengah mengalami penguatan kembali, meskipun tren global seringkali lebih menyukai privatisasi akibat wacana neoliberal. Kebangkitan BUMN ini menandai fungsinya sebagai instrumen strategis pemerintah. BUMN secara historis memang bertindak sebagai "tangan yang terlihat" (visible hand) negara, yang menempatkan mereka pada posisi unik. Mereka tidak hanya dituntut untuk beroperasi secara komersial, tetapi juga dibebani tanggung jawab politik untuk mewujudkan sasaran pembangunan, sehingga BUMN harus menavigasi persimpangan kompleks antara logika pasar dan kepentingan publik. Inisiatif reformasi BUMN yang saat ini bergulir tidak dapat dipandang hanya sebagai perbaikan administratif atau tata kelola untuk mengatasi masalah klasik seperti inefisiensi atau korupsi. Reformasi ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan ekonomi politik yang terencana. Faktor kunci proses ini adalah kepemimpinan negara (state leadership), di mana visi dan otoritas politik eksekutif menjadi pendorong utama. Kepemimpinan inilah yang mengorkestrasi seluruh proses transformasi, mulai dari konsolidasi hingga penanaman budaya kerja baru, dengan sasaran akhir untuk menjadikan BUMN sebagai alat yang lebih patuh dan efektif dalam menjalankan visi pemerintah. Atas dasar itu, studi ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana BUMN yang telah bertransformasi tersebut digunakan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Penelitian ini akan meneliti keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek prioritas, seperti infrastruktur skala besar, program hilirisasi, atau transisi energi. Dengan menerapkan analisis ekonomi politik, studi ini bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang membentuk transformasi tersebut, serta mengidentifikasi konflik inheren yang muncul saat BUMN harus menyeimbangkan perannya sebagai agen pembangunan dan sebagai badan usaha yang ditargetkan untuk profit.
Downloads
References
APBN Kita: Kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara. Jakarta: Kemenkeu.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford, CA: Stanford University Press.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Kementerian BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita: Kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara. Jakarta: Kemenkeu.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264015999-en
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
Prasetyo, A. D. (2021). Ekonomi politik dan tata kelola BUMN di Indonesia: Antara efisiensi dan intervensi politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 145–160.
Strange, S. (1994). States and Markets: An Introduction to International Political Economy. London: Pinter Publishers.
Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Reformasi BUMN dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(3), 201–219.
Weiss, L. (2003). States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In. Cambridge University Press.
World Bank. (2019). State-Owned Enterprises: Catalysts for Public Value Creation? Washington, D.C.: World Bank Group.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Gita Febrianti, Krisnawati Silaban, Novita Hotma Uli Sitanggang, Armin Rahmansyah Nasution

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















