Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Sakaria Sakaria; Asri Jaya; Nurlina Nurlina

doi:10.31004/riggs.v5i2.8707

Authors

Sakaria Sakaria Universitas Muhahammdiyah Makassar
Asri Jaya Universitas Muhammadiyah Makassar
Nurlina Nurlina Universitas Muhammadiyah Makassar

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8707

Keywords:

SP2D, Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Regresi Linier Berganda

Abstract

Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan permasalahan administratif yang berdampak luas pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, sistem dan teknologi informasi, prosedur administrasi, serta budaya organisasi terhadap keterlambatan penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi seluruh pegawai BPKD Kabupaten Gowa yang berjumlah 40 orang dan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 29. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi normal dan bebas dari multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Berdasarkan analisis regresi, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,531 berarti keempat variabel independen mampu menjelaskan 53,1% variasi keterlambatan penerbitan SP2D. Secara parsial, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan (t = 2,247; sig. 0,031) dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan (t = 2,136; sig. 0,040) terhadap keterlambatan penerbitan SP2D. Sementara itu, sistem dan teknologi informasi (sig. 0,138) serta prosedur administrasi (sig. 0,099) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan (F = 10,366; sig. 0,000). Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan budaya organisasi yang disiplin untuk mempercepat proses penerbitan SP2D.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kementerian Keuangan RI. (2023). Standar Layanan Perbendaharaan Negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BPK RI. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulawesi Selatan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

C. Y. Eriva, T. Rudianto, and A. Mizlina, "Pengaruh Kualitas SDM dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan SP2D pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh," Jurnal Akuntansi Publik, vol. 5, no. 2, pp. 112–125, 2023.

M. Madsani and M. As'ad, "Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah," Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan, vol. 6, no. 2, pp. 64–69, 2025.

I. Y. Pertiwi, S. Y. A. Putri, and M. Yani, "Pengaruh SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Economic Public Journal of Accounting, vol. 5, no. 1, pp. 22–34, 2025.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

I. Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

A. Setiawan and D. Pratiwi, "Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Digital," Jurnal Akuntabilitas Publik dan Keuangan Negara, vol. 8, no. 3, pp. 101–112, 2021.

B. Riyanto and N. Hidayah, "Kesiapan Pengguna dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan," Jurnal Ekonomi dan Administrasi Negara, vol. 5, no. 1, pp. 33–45, 2020.

L. Puspitasari and D. Rachman, "Hambatan Teknis dalam Implementasi Sistem SP2D Elektronik pada Pemerintah Daerah," Jurnal Teknologi dan Administrasi Publik, vol. 8, no. 3, pp. 92–104, 2021.

A. Rochman and R. Dewi, "Evaluasi Efisiensi Prosedural dalam Pengelolaan SP2D di Pemerintah Kota Surabaya," Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol. 10, no. 1, pp. 22–34, 2022.

R. Astuti, "Budaya Kerja Birokrasi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Sektor Keuangan Daerah," Jurnal Ilmu Administrasi Negara, vol. 19, no. 2, pp. 87–102, 2019.

P. Sari and A. Nugroho, "Disiplin dan Tanggung Jawab Aparatur dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah," Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pemerintah, vol. 7, no. 4, pp. 87–96, 2020.

A. Halim. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

S. P. Robbins and T. A. Judge. (2021). Organizational Behavior (18th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

A. Susanto, "Strategi Reformasi Prosedur Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran," Jurnal Kebijakan Keuangan dan Tata Kelola Publik, vol. 12, no. 1, pp. 11–25, 2024.

R. H. Purwanti and H. Syafrizal, "Analisis Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Daerah," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah, vol. 6, no. 2, pp. 29–38, 2018.

A. Wibowo, "Efisiensi Birokrasi Keuangan melalui Optimalisasi Penerbitan SP2D Elektronik," Jurnal Keuangan Negara dan Daerah, vol. 6, no. 4, pp. 72–84, 2021.