Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8123Keywords:
Transparasi Pengelolaan ABPDesa, Keterbukaan Proses, Ketersediaan Dokumen , Keterbukaan Informasi, Partisipasi MasyarakatAbstract
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 51 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen dan keterbukaan Informasi pada perencanaan, pelaksanaa, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan APBDesa. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencaan masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, karena tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini serta tidak adanya informasi dan pemerintah desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.
Downloads
References
Atmadja, Anantawikrama tunggu. Akuntansi manajemen sektor publik. Singaraja: Universitas Brajijaya. 2013.
Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya, 2004.
Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung, Alfabeta, 2015.
Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media, Bandung, 2015.
Didit Herlianto, Manajemen Keuangan Desa : Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017.
David Wijaya, Akuntansi Desa, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah:Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2011.
Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9, November, 2015.
Iqsan, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, eJoournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Februari, 2016.
Imelda Kristana Mbeo, Nim: 2011040010, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2022.
Lidya Agustin, Nim: 181021085 Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara, Program Pasca Serjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
Sigit Wijaksono, “Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013.
Nafidah, L. N., & Anisa, N. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 2017.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dimas Yulius Kofi, Saryono Yohanes, Dhey W. Tadeus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















