Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025 SBY

Abstract

Pesatnya kegiatan jual beli narkotika di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan letak geografis Indonesia yang saling berinteraksi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, banyak individu yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran, sehingga mereka melihat peredaran narkotika sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan  Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berdasarkan  Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN SBY Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), Dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),  kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Selain itu Menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hokum. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, pada kasus Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby Jaksa Penuntut Umum telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.