Model Integratif Kegagalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah

Authors

  • Najarudin Najarudin Universitas Halu Oleo
  • Jamaluddin Hos Universitas Halu Oleo

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8156

Keywords:

Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampaj, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Daerah, Patisipasi Masyarakat

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Muna. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui systematic literature review terhadap 20 publikasi ilmiah periode 2017–2025. Analisis dilakukan dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola utama penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan lima faktor dominan, yaitu keterbatasan sumber daya, fragmentasi tata kelola, ketidaksesuaian desain kebijakan dengan konteks lokal, kelemahan instrumen kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan diperkuat oleh kondisi kontekstual seperti karakteristik wilayah kepulauan dan kapasitas institusional daerah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa adanya hambatan birokratis dan kurangnya koordinasi lintas sektor memperparah situasi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka integratif dalam memahami kegagalan implementasi kebijakan secara komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Dengan kerangka ini, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta inovasi dalam mekanisme pengawasan agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Artha et al., “Policy implementation failure in waste management,” Jurnal Kebijakan Publik, 2023.

B. Bahn-Walkowiak and H. Wilts, “Multi-level governance in waste management,” Environmental Policy and Governance, 2017.

L. T. Trinh et al., “Waste policy implementation challenges in Vietnam,” Journal of Environmental Policy, 2021.

D. Olukanni and C. Nwafor, “Public-private partnership in waste management,” Environmental Management Journal, 2019.

Y. Cai and J. Chen, “Policy experimentation and governance failure,” Public Policy Review, 2024.

M. Jones and B. Head, “Policy instruments and environmental governance effectiveness,” Policy Studies Journal, 2023.

L. Pereira et al., “Waste governance and local context,” Journal of Environmental Governance, 2020.

A. Mukhtar et al., “Policy implementation challenges,” Public Administration Review, 2016.

A. Yandra et al., “PPP in Indonesia waste management,” Jurnal Administrasi Negara, 2020.

S. Lissah et al., “Waste management challenges in developing countries,” International Journal, 2021.

S. Salsabila et al., “Community participation in waste management,” Jurnal Sosial, 2023.

N. Mazlan and M. Mohamad, “Policy instrument design,” Journal of Public Policy, 2024.

H. Hettiarachchi et al., “Environmental governance performance,” Waste Management Journal, 2021.

R. Carmo et al., “Policy integration in environmental governance,” Journal of Environmental Policy, 2022.

X. Wang et al., “Institutional capacity and policy implementation,” Governance Journal, 2021.

Downloads

Published

08-05-2026

How to Cite

[1]
N. Najarudin and J. Hos, “Model Integratif Kegagalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah”, RIGGS, vol. 5, no. 2, pp. 1459–1466, May 2026.

Issue

Section

Articles