Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia: A Systematic Literature Review

Adinda Putri Pawan; Muhammad Irvan Nur Iva; Rahayu Rahayu; Herman H

doi:10.31004/riggs.v5i1.7262

Authors

Adinda Putri Pawan Universitas Negeri Makassar
Muhammad Irvan Nur Iva Universitas Negeri Makassar
Rahayu Rahayu Universitas Negeri Makassar
Herman H Universitas Negeri Makassar

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7262

Keywords:

Kolaborasi Lintas Sektor, Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Systematic Literature Review, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan penting dalam implementasi kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Pemerintah tidak lagi dapat bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik, sehingga diperlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi lintas sektor, faktor pendukung keberhasilan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, SINTA, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan collaborative governance dan kolaborasi kebijakan publik di Indonesia. Berdasarkan proses seleksi literatur, diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia umumnya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pola kerja sama multi-stakeholder collaboration. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antar aktor, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Namun demikian, implementasi kolaborasi lintas sektor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan di Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Anwar, P., Alwi, N., Nara, N., & Susanti, G. (2023). Managing goal in collaborative management: A case study in policy implementation of MEMBARA in Central Mamuju Regency. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 5(3).

Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 7(1), 25–36.

Askary, Alwi, & Susanti, G. (2022). Collaborative innovation pada birokrasi publik di Kabupaten Mamuju Tengah: Studi kasus program MEMBARA. Vox Populi, 5(1), 53–60.

Bustari, A., Trisnantoro, L., & Hasanbasri, M. (2009). Kolaborasi lintas sektoral dalam kesiapsiagaan bencana banjir: Studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 12(4), 184–192.

Dinarwati, S., & Nurfadilah, Y. M. (2025). Analisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program penanganan stunting di wilayah perdesaan (Studi terapan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang). WPAJ (Public Administration Journal), 7(1), 1–7.

Hadi, S., & Nugraha, J. T. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 115–128.

Handayani, R., & Putra, M. (2022). Systematic literature review: Penggunaan media komik dalam pembelajaran. Jurnal Pendidikan Dasar, 13(1), 45–55.

Hidayat, T., & Rasyid, M. (2022). Analisis collaborative governance dalam kebijakan kesehatan daerah. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 11(1), 34–43.

Iskandar, D., & Setiawan, H. (2021). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 55–66.

Lewinsca, M. Y. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi Integrated Vector Management (IVM) untuk eliminasi malaria: Studi kualitatif di Kabupaten Muara Enim. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 10(1).

Maharudin, D. (2025). Good governance dalam pelayanan publik: Systematic literature review terhadap model dan best practices di berbagai negara. Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan, 13(3), 1–11.

Maulidah, M., Paselle, E., & Putri, A. A. H. (2024). Collaborative governance dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda. Jurnal Perspektif, 13(2), 356–364.

Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial: Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. Jurnal Darma Agung, 31(3), 257–267.

Nasrulhaq. (2020). Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 395–402.

Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic literature review: Tata kelola kolaboratif dalam sektor publik. Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 11(1), 1–22.

Rahma N., F., Shaluhiyah, Z., & Suryoputro, A. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak jalanan. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 12(2), 334–343.

Rokhaniyah, H., Noor, M. I. N., Harahap, A. M., Wijaya, B. S., & Amalia, N. R. (2023). Kolaborasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan (Studi kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste). Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8(4), 305–313.

Sakir, A. R. (2025). Hybrid governance dalam kebijakan publik: Studi tinjauan literatur sistematis tentang kolaborasi, tantangan, dan faktor keberhasilan. Trajectories: Public Administration Journal, 2(3), 276–289.

Salsabila, A., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Katarsis (Jurnal Administrasi Publik), 1(3), 14–25.

Saputra, T., Zuhdi, S., Meriansari, F., Sufi, W., & Eka. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS: Studi collaborative governance di Kota Pekanbaru. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 16(2), 35–45.

Siburian, S. R., Kandias, M. I., & Ridho, H. (2024). Collaborative governance dalam penanganan ODGJ di Kota Medan. Sajjana: Public Administration Review.

Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat (Studi deskriptif di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(7), 326–336.

Sumarta, R. P., Hafita, Y. A., Widarbowo, D., Haryanto, D., & Idris, M. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam program Kali Bersih di Sorong: Penguatan kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial. Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora, 6(3), 27–33.

Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Wacana, 16(2).

Yunus, I. (2022). Analisis participatory governance dalam kebijakan publik (Studi kasus: Institutional building pada implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah) [Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin].