Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektifitas E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung

Abstract

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran strategisdalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta aksesibilitas layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sistem E-SAMSAT, dan layanan SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT UPTD Wilayah I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Efektivitas sistem E-SAMSAT juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran pajak berbasis elektronik mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, layanan SAMSAT Keliling terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan, kualitas pelayanan fiskus, efektivitas E-SAMSAT, dan layanan SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi sistem perpajakan.