Ketergantungan Fiskal Daerah Otonomi Baru Papua terhadap Dana Transfer Pusat Pasca Pemekaran 2022

Authors

  • Tasya Nursanti Universitas Sebelas Maret
  • Rista Septia Ningrum Universitas Sebelas Maret
  • Bunga Dwi Putri Priyonggodo Universitas Sebelas Maret
  • Wulan Deva Nur Salma Universitas Sebelas Maret
  • Lutfi Amanah Universitas Sebelas Maret
  • Nurul Zahra Universitas Sebelas Maret

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11275

Keywords:

Desentralisasi Fiskal, Daerah Otonomi Baru, Papua, Kemandirian Fiskal, Dana Transfer Pusat

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketergantungan fiskal Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terhadap dana transfer pusat pasca pemekaran 2022. Empat provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, mewarisi struktur anggaran yang didominasi transfer pusat dengan tingkat ketergantungan lebih dari 90 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis kondisi fiskal keempat DOB pada periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) efektif menjaga keberlangsungan layanan publik, namun belum mampu mendorong kemandirian fiskal secara substansial, sebagaimana tercermin dari rasio kemandirian fiskal Papua Pegunungan yang hanya mencapai 4,66 persen pada tahun 2023. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari empat faktor struktural yang saling terkait: dominasi sektor ekonomi informal dan subsisten, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur, beban belanja transisi pemekaran, serta ketegangan regulasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah baru. Kondisi ini diperparah oleh fenomena flypaper effect di mana besarnya transfer pusat justru melemahkan inisiatif fiskal lokal. Tanpa intervensi terarah berupa diversifikasi ekonomi lokal, penguatan kapasitas birokrasi berbasis merit, dan penerapan transfer fiskal berbasis kinerja, pemekaran berisiko menciptakan jebakan ketergantungan fiskal permanen alih-alih mendorong otonomi yang sesungguhnya dan kapasitas daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] S. Suriadi, "Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia," Jurnal Media Ilmu, vol. 2, no. 2, 2023. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974

[2] K. N. Aristawati, M. T. Fahmi, M. R. Fadeli, and N. K. Wardani, "Desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia: Systematic literature review," RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, vol. 4, no. 4, pp. 10365–10371, 2026. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/5009

[3] Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), "Pemekaran Papua: Membangun kemandirian daerah otonom baru," 2022. https://lan.go.id/?p=9962

[4] Kompas.id, "Otonomi daerah: Ketergantungan terhadap transfer dari pusat masih tinggi," Apr. 24, 2024. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi

[5] Kementerian Keuangan RI, Informasi APBN Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf

[6] R. Sari, "Dampak kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 5, no. 2, 2014. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/146

[7] H. K. NA, N. Hidayat, and S. Arifin, "Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah penerima otonomi khusus pada Provinsi Papua," Competence: Journal of Management Studies, vol. 17, no. 1, 2023. https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/19434/8004

[8] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021.

[9] M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, "Metode penelitian kualitatif studi pustaka," EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022.

[10] D. A. Santika, R. Y. Eurolia, M. A. Hasanuddin, R. F. Rania, and D. Meisaroh, "Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pembangunan daerah," ADIJAYA: Jurnal Multidisiplin, vol. 3, no. 2, pp. 249–260, 2025.

[11] A. Akhmad, B. Romadhoni, and F. Diana, "Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan," Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2020.

[12] Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bitung, "Tinjauan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 s.d. 2024," Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI, 2025. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/3360

[13] Jubi.id, "Pasca pemekaran Papua, besaran pendapatan daerah Papua merosot," 2024. https://jubi.id/polhukam/2024/pasca-pemekaran-papua-besaran-pendapatan-daerah-papua-merosot/

[14] DDTCNews, "Lagi, kapasitas fiskal daerah provinsi mayoritas masuk rendah-sedang," 2024. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806058/lagi-kapasitas-fiskal-daerah-provinsi-mayoritas-masuk-rendah-sedang

[15] R. Pasaribu et al., "Analisis kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal pada empat kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018–2022," Jurnal Liabilities, 2024. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/download/14810/9884

[16] Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Papua, Agustus 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Papua-Agustus-2024.aspx

[17] Kompas.id, "Kemandirian fiskal rendah, penyerapan anggaran dan pembangunan di empat DOB Papua tertinggal," 2025. https://www.kompas.id/artikel/kemandirian-fiskal-rendah-penyerapan-anggaran-dan-pembangunan-di-empat-dob-papua-tertinggal

[18] GoodStats, "10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah triwulan II 2025, Papua mendominasi," 2026. https://goodstats.id/article/10-provinsi-dengan-pertumbuhan-ekonomi-terendah-triwulan-ii-2025-papua-mendominasi-CBniA

[19] M. E. Al-Azkiya and S. A. Santoso, "Fenomena politisasi birokrasi dilihat dari sudut pandang administrasi publik," Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol. 10, no. 2, pp. 373–387, 2024. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

Downloads

Published

31-07-2026

How to Cite

[1]
T. Nursanti, R. S. Ningrum, B. D. P. Priyonggodo, W. D. N. Salma, L. Amanah, and N. Zahra, “Ketergantungan Fiskal Daerah Otonomi Baru Papua terhadap Dana Transfer Pusat Pasca Pemekaran 2022”, RIGGS, vol. 5, no. 2, pp. 26069–26076, Jul. 2026.

Issue

Section

Articles