Analisis Peran Disnaker Dalam Pengembangan Kompetensi Dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja Pada Kantor Disnaker Kabupaten Bantaeng

Abstract

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bantaeng yang mencapai 6,92%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,28% maupun Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,20%, menjadi latar belakang penelitian ini. Persoalan tersebut diperparah oleh kesenjangan keterampilan antara calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sistem pendidikan yang kurang adaptif, serta minimnya pengalaman praktik di lapangan. Dalam konteks ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kabupaten Bantaeng memegang peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Disnaker Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja, serta mengungkap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, yaitu Kepala Bidang Tenaga Kerja, pegawai Disnaker, dan dua orang calon tenaga kerja, serta dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnaker Kabupaten Bantaeng menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan penyediaan sertifikasi keahlian; sebagai regulator melalui perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta sebagai katalisator melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng, dunia usaha, dan industri. Program yang dijalankan mencakup pelatihan teknis, pengembangan soft skill, penyelenggaraan job fair, dan penyebaran informasi lowongan kerja. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan, serta perlunya pembaruan materi pelatihan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.