Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 - 2024

Rizka Agustianti; Pakri Fahmi; Fitriani Ariska

doi:10.31004/riggs.v5i2.9819

Authors

Rizka Agustianti Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Pakri Fahmi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Fitriani Ariska Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9819

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada periode 2014-2024. Isu ini penting karena otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten memiliki kapasitas fiskal yang kuat, tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik, portal data APBD Kementerian Keuangan, dan laporan realisasi APBD daerah. Variabel dependen adalah rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel independen mencakup PAD, DAK, dan belanja modal. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda dengan bantuan EViews, didahului pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model dan konsistensi hasil estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan probabilitas 0,0272. DAK tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,6935, sedangkan belanja modal juga tidak signifikan dengan probabilitas 0,8701. Secara simultan, ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan pada taraf 5%, dengan Prob(F-statistic) 0,098788. Nilai R² sebesar 0,623483 menunjukkan bahwa 62,34% variasi kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan PAD, pengelolaan transfer yang produktif, dan belanja modal yang terarah perlu ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah serta memperluas ruang kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. (2024). Kabupaten Bengkulu Tengah dalam angka 2024. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. (2025). Kabupaten Bengkulu Tengah dalam angka 2025. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Portal data APBD pemerintah daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. Fadhila, L., & S. S. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Jurnal Universitas 45 Surabaya.

5. Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 5(2), 236-247. https://doi.org/10.21009/japa.0502.02

6. Icih, I., Agustin, P. L., & A. K. (2024). The influence of the proportion of capital expenditures, total BUMD, intergovernmental revenue and local taxes on local government financial independence as strengthening fiscal decentralization. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

7. Irfan, W. A. (2025). Analyzing the role of regional revenue and employee spending on financial autonomy: Evidence from Banten Province. Indonesian Journal of Economics and Finance.

8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN dan transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

9. Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Rencana kerja pemerintah tahun 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

10. Maharani, P., Wahyuddin, Marzuki, & Jummaini. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1), 3810-3818.

11. Mulyani, H. S., Prihartini, E., Sudirno, D., & Amal, I. (2024). Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 5(2). https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i2.9579

12. Musviyanti, Khairin, F. N., Bone, H., Syakura, M. A., & Yudaruddin, R. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. Public and Municipal Finance, 11(1), 79-89. https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07

13. Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 244-250. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127

14. Nurjana, D., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah: Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2), 109-121.

15. Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2373-2390. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218

16. OECD. (2024). Going granular with regional and municipal fiscal data: OECD regional development studies. OECD Publishing.

17. OECD. (2024). OECD fiscal decentralisation database. Organisation for Economic Co-operation and Development.

18. Putri, I. N., & Berliani, K. (2025). Pengaruh PAD, belanja daerah, dan SILPA terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang Selatan 2015-2024. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 6(1).

19. Rahayu, T. S., & Jaeni, J. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap belanja modal dengan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi. Journal of Economic, Business and Accounting, 8(1).

20. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

21. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

22. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

23. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

24. Rosan Fariyanda, A. U., & M. M. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dalam era desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Daerah, 9(1).

25. Syaifullah, A. R. (2025). The influence of central government transfers and local own-source revenue on capital expenditure in regional governments. Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting, 6(1).