Analisis Pengaruh Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah)

Argy Dimaz Dzaky Bryllian; Iwan Christian; Theresia Mentari; Muhammad Ichsan Diarsyad; Sifera Patricia Maithy

doi:10.31004/riggs.v5i2.9545

Authors

Argy Dimaz Dzaky Bryllian Universitas Palangka Raya
Iwan Christian Universitas Palangka Raya
Theresia Mentari Universitas Palangka Raya
Muhammad Ichsan Diarsyad Universitas Palangka Raya
Sifera Patricia Maithy Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9545

Keywords:

Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah, Opini Audit BPK, Kinerja Keuangan Daerah, Kalimantan Tengah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama periode 2020–2024. Sampel penelitian terdiri atas 14 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh 70 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar -0,094442 dan probabilitas 0,0215. Sementara itu, pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,009493 dan probabilitas 0,4826. Opini audit BPK juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar -0,055613 dan probabilitas 0,2206. Secara simultan, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,119718. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,129171 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah masih relatif rendah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi faktor yang melemahkan kinerja keuangan daerah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan. Jurnal SIKAP, 3(2), 147–165.

2. Awaliyah, S. R., & Efendri. (2018). Pengaruh Belanja Daerah , Pajak Daerah , Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 1, 1–12.

3. Azzahro, N. A. (2023). INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2021. 2(4), 577–591.

4. Badewin. (2016). PENGARUH OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2012), 1–11.

5. Chilly, S., & Tiara, B. (2024). Pengaruh Leverage , Tingkat Kekayaan Daerah , Tingkat Ketergantungan pada Pusat , Temuan Audit BPK , Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4, 9081–9100.

6. Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

7. Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA DAERAH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Al Iqtishad, 2, 39–57.

8. Data APBD Indonesia dari DJPK. (2025). https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

9. Data Hasil Pemeriksaan BPK RI. (2025). https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaanhttps://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan

10. Fadhila, L., Utaminingtyas, T. H., Handarini, D., Akuntansi, P. S., Jakarta, U. N., Perimbangan, D., Audit, O., & Daerah, K. K. (2025). EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH : PERAN BELANJA DAERAH DAN. 5, 1376–1388.

11. Gujarati, & Porter. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill.

12. Hanum, E. L. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 11(09), 84–92.

13. Hapsa, S., & Khoirudin, R. (2018). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2008-2016. JEL Classification, 18(2).

14. Iswantini, D. A., Hirmantono, A., & Natalia, R. (2018). Pajak daerah, intergovernmental revenue dan kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 32–45.

15. Jannah, M. (2021). The effect of BPK audit result on financial performance. 6(2020), 1253–1258. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.001

16. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Agency Theory.

17. Mubarok, M. H., Nasution, A. A., & Kesuma, S. A. (2022). Local government financial performance : the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue ( The case of South Sumatra Province , Indonesia ). 9(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364

18. Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. 2(1), 42–52.

19. Nathasya, H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021, 5(1), 70–80.

20. Rhamadani, S., Khulaidah, L., & Sakti, F. T. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE 2020–2024 BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI FISKAL. 16(2), 488–498.

21. Sari, B. P., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Opini Audit, Intergovernmental Revenue , dan Tax Effort terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022. 3(2), 250–266.

22. Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 1(1).

23. Sirat, A. H. (2021). The Effect of Audit Results and Local Characteristics on Financial Performance of Province Governments in Indonesia. 12(14), 57–65. https://doi.org/10.7176/RJFA/12-14-06

24. Siswanto, D., Sam, I., & Silvera, D. L. (2023). Jurnal Cakrawala Akuntansi FINANCIAL PERFORMANCE OF REGENCY / CITY IN. (23), 1–22.

25. Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. 2(6), 1–13.

26. Sugi, L. P. M. W., & Mertha, M. (2024). PAD , Dana Transfer Ke Daerah , Belanja Modal Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Wilayah Flores Provinsi NTT Universitas Udayana PENDAHULUAN Berlakunya otonomi daerah daerah secara resmi pada tahun 1999 menyebabkan pemerintah pusat dan p. 10(6), 122–133.

27. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ed. 2, Cet). Alfabeta.

28. Wijaya, A. H. C., Rante, A., & Ramandey, P. I. (2018). PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Akuntansi, Jurnal, 13(November), 123–134.