Implementasi Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Keteladanan, Etika, dan Sikap Profesional Guru di SDN 5 Langkai

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kode etik guru dalam konteks Kurikulum Merdeka di SDN 5 Langkai. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur bersama kepala sekolah dan guru kelas IV. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pelaksanaan kode etik guru, kesesuaiannya dengan prinsip Kurikulum Merdeka, hambatan yang dihadapi, serta strategi sekolah dalam mengembangkan profesionalitas guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru telah berjalan melalui kegiatan evaluasi rutin setiap bulan, pembiasaan sikap profesional, serta penguatan tanggung jawab guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan, kemampuan, serta karakteristik siswa. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya dipahami sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengambil keputusan pedagogis di kelas. Meskipun demikian, pelaksanaan kode etik masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan sarana pembelajaran, perbedaan kesiapan guru dalam beradaptasi, dan kebutuhan pelatihan yang lebih berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah mengembangkan komunitas belajar, refleksi bulanan, diskusi antarguru, serta pendampingan internal. Strategi ini membantu guru saling berbagi pengalaman dan memperbaiki praktik pembelajaran. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa budaya sekolah yang terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi perilaku etis guru selama menjalankan proses pendidikan di seluruh kegiatan pembelajaran sekolah dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai berjalan selaras dengan tuntutan Kurikulum Merdeka karena menekankan profesionalitas, tanggung jawab, penghargaan terhadap keberagaman siswa, dan refleksi berkelanjutan. Namun, dukungan fasilitas, penguatan kompetensi, dan pelatihan terencana masih diperlukan agar pelaksanaannya semakin optimal.