Mekanisme Transmisi Inflasi Lumajang: Analisis PAD, PDRB, dan TPT 2015-2024

Early Sahrotul Jannah; Hilda Fitria; Atik Widiawati; Mashudi Mashudi

doi:10.31004/riggs.v5i2.9161

Authors

Early Sahrotul Jannah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Hilda Fitria Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Atik Widiawati Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Mashudi Mashudi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9161

Keywords:

Inflasi Regional, PAD, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Mekanisme Transmisi Inflasi

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme transmisi inflasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melalui analisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015-2024. Rata-rata inflasi Kabupaten Lumajang selama 2020-2024 tercatat sebesar 4,2%, melampaui angka nasional 3,5%, dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian sebesar 45% dari PDRB. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis postpositivisme, dengan data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima informan dari Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dan TPID, serta diperkuat data sekunder BPS periode 2015-2024. Analisis mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020), dengan tingkat keselarasan data wawancara dan empiris mencapai 89-95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi Lumajang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Kurva Phillips konvensional, ditunjukkan oleh korelasi TPT terhadap inflasi yang hanya sebesar -0,15. Pada 2022, gejala stagflasi ringan teramati ketika pengangguran 4,97% dan inflasi 4,24% meningkat bersamaan. Tiga jalur transmisi inflasi yang saling memperkuat berhasil diidentifikasi, yaitu jalur fiskal-permintaan, jalur produktivitas-penawaran, dan jalur ekspektasi-struktural, yang membentuk mekanisme umpan balik endogen sehingga inflasi tetap persisten melalui efek penguatan melampaui dampak masing-masing jalur secara individual. Pengendalian inflasi daerah yang efektif memerlukan sinergi simultan antara optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan infrastruktur logistik pertanian, dan pengelolaan ekspektasi publik melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dartanto. (2022a). Hubungan Phillips Curve lokal dalam konteks Indonesia: Integrasi PDRB dan tingkat pengangguran di tingkat daerah. Jurnal Ekonomi Regional Indonesia, 15(3), 245–268.

Dartanto, T. (2022b). Ekonomi regional dan dinamika inflasi lokal di Indonesia: Sebuah pendekatan struktural. Penerbit Universitas Indonesia.

Dunia, B. (2023a). Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di negara berkembang: Rekomendasi kebijakan pengendalian harga. World Bank Publications.

Dunia, B. (2023b). Indonesia economic prospects (IEP) December 2023: Climate action for development. World Bank Group.

Ernita, D. (2021). Analisis pengaruh inflasi dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management, 1(1), 63–73.

Hannyfah, M., Tasri, E. S., Yenti, C. D., & Zai, Y. K. (2023). Analisis pengaruh inflasi, kemiskinan dan pengangguran terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia era pandemi Covid-19. Journal of Economic Development, 1(1), 34–45.

Hartati, N. (2020). Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010–2016. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, 9(1), 26–34. https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946

Indonesia, B. (2024). Laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2024. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Lumajang, B. P. S. K. (2024a). Kabupaten Lumajang dalam angka 2024. BPS Kabupaten Lumajang.Lumajang, B. P. S. K. (2024b). Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Lumajang 2015-2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.

Lumajang, B. P. S. K. (2024c). Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lumajang berdasarkan survei angkatan kerja nasional 2015-2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.

Lumajang, D. T. K. dan T. K. (2024d). Laporan analisis pasar tenaga kerja dan dinamika pengangguran Kabupaten Lumajang 2015-2024. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang.

Lumajang, P. K. (2022). Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang tahun 2023 (Perbup No. 41 Tahun 2022).

Lumajang, T. P. I. D. (TPID) K. (2024a). Laporan pemantauan dan analisis transmisi inflasi Kabupaten Lumajang periode 2020-2024. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang.

Lumajang, T. P. I. D. (TPID) K. (2024b). Laporan tahunan evaluasi pengendalian inflasi daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023. Sekretariat TPID Lumajang.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Prasetyo, A. D., & Santoso, B. (2023). Analisis transmisi inflasi daerah pada provinsi berbasis agraris di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 23(1), 45–62. https://doi.org/10.21002/jepi.v23i1.1542

Putra, R. A., & Setiawan, I. (2022). Ketimpangan pasar tenaga kerja dan fenomena stagflasi ringan di tingkat kabupaten: Studi kasus pasca-pandemi. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 25(2), 211–234.

Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal (Studi pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2018–2020). Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(2), 108–117.

Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan: Bukti data panel di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), 107–115.

Wahyudi, U. (2021). Mengukur persistensi inflasi: Studi komparasi delapan kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(2). https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1905