Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7193Keywords:
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Good GovernanceAbstract
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai strategi peningkatan good governance sektor publik pada periode 2023-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada tahun 2023-2025. Data diperoleh dari sumber resmi seperti website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah, membandingkan, serta mengevaluasi penerapan komponen dari laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, terutama dalam pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih transparan dan komprehensif. Penerapan SAP berbasis akrual juga berkontribusi dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dari kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.
Downloads
References
Aini, L., Sinambela, R. A., Fayza, S., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2025). TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KEPADA PUBLIK. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 12(2), 387-398.
Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 39-46.
Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 14323-14334.
Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
OECD. (2016). OECD principles of budgetary governance. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264259696-en
Sinambela, L. P., dkk. (2018). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 145–158.
Ratna, D., Hidayat, R., & Sari, M. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif good governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 18(1), 1–15.
Putri, R. A., & Siregar, B. (2019). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(2), 312–327.
Wibowo, A., & Pamungkas, B. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan SAP terhadap opini audit BPK. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 123–138.
Yusuf, M., & Rahman, F. (2021). Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam mendukung good governance di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Akuntansi, 14(1), 55–70.
Badan Pusat Statistik. (2023). Sumatera Utara dalam angka 2023. BPS Provinsi Sumatera Utara.
Badan Pusat Statistik. (2024). Sumatera Utara dalam angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Utara.
Badan Pusat Statistik. (2025). Sumatera Utara dalam angka 2025. BPS Provinsi Sumatera Utara.
Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara https://share.google/PxI4UzRJBuzbla6Vw
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara https://share.google/nKXzGZGgXpMbKE9N3
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan https://share.google/mGp0gYYq1RuKRZPYJ
Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan https://share.google/yAM066IFerBpNZ0Db
Sumber: JDIH Kementerian Keuangan https://share.google/EDWXU9NUnoYrNxBGd
Indrawati, S. M. (2012). Keuangan negara dan good governance. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18(1), 45–56.
Sariono, A., & Sitorus, H. (2024). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap peningkatan akuntabilitas publik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Riyani Tarigan, Olivia Kristin Lumban Gaol, Krista Bella Sihombing, M. Hamdani , Putri Kemala Dewi Lubis, Nela Permata Sari Lubis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















