Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderasi pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara

Hasbi Kombih; Eka Nurmala Sari; Zulia Hanum

doi:10.31004/riggs.v5i1.7021

Authors

Hasbi Kombih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Eka Nurmala Sari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Zulia Hanum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7021

Keywords:

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Latar Belakang Politik, Transparansi, Keuangan Daerah

Abstract

Pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang baik, potensi penyimpangan akan semakin besar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderasi transparansi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan 1 orang staf ahli setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Sampel dalam penelitian ini di ambil 2 orang disetiap anggota dewan terdirdiri dari anggota dewan dan staf ahli dewan sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

R. Arvitaningrum and A. Taman, “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan APBD Di Kabupaten Klaten,” Nominal Barom. Ris. Akunt. dan Manaj., vol. 8, no. 2, pp. 224–238, 2019.

M. A. M. Aryastuti and I. D. N. Wiratmaja, “Political Background, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah,” E-Jurnal Akunt., vol. 34, no. 5, pp. 1250–1262, 2024.

S. R. Dewi, K. Sinduwiatno, and S. Biduri, “Board of Knowledge about Budgeting Regional Financing (APBD) in Sidoarjo,” J. Econ. Business, Gov. Challenges, vol. 2, no. 2, pp. 110–118, 2019.

R. Indriani, J. Sukraini, and S. Y. Defitri, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Solok Dan Dprd Kota Solok Periode 2019-2024),” Optim. J. Ekon. dan Manaj., vol. 2, no. 3, pp. 318–338, 2022.

I. Sari, “Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah,” Maj. Sainstekes, vol. 4, no. 2, pp. 050–058, 2017.

D. U. Sari, “Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok),” J. Akunt., vol. 4, no. 1, pp. 1–25, 2016.

H. Sofi, M. Mranani, and Y. D. Pramita, “Pengaruh personal background, political background, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas terhadap peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada DPRD kabupaten dan kota Magelang),” Borobudur Account. Rev., vol. 2, no. 2, pp. 123–137, 2022.

E. Arianti, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Backround, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan),” JOM Fekom, vol. 4, no. 1, pp. 1297–1309, 2017.

J. Juanda and C. P. Balqisa, “Analysis of Factors Affecting the Capability of the DPRK Board Members in Financial Supervision (Study on Banda Aceh Local Parliament (DPRK Banda Aceh)),” Res. J. Financ. Account., vol. 10, no. 8, pp. 181–189, 2019.

M. Ronsumbre, S. Werimon, and H. Sudarwadi, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah,” J. Fisc. Reg. Econ. Stud., vol. 2, no. 1, pp. 58–68, 2019.

I. Coryanata, “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah,” J. Akunt. dan Investasi, vol. 12, no. 2, pp. 110-125, 2012.

D. Saraswati, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Dprd Kota Jambi),” J. Ris. Akunt. Jambi, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2018.

D. Ramdhani, “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah Studi Empiris Di Dprd Kabupaten Serang Banten,” J. Akunt., vol. 18, no. 2, pp. 302–321, 2014.

A. R. Alatas, R. Risman, and A. M. Morad, “Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating,” Econ. Depos. J., vol. 4, no. 1, pp. 255–267, 2022.

Y. Deisyi, M. Asnawi, and A. M. A. Simanjuntak, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi,” J. Akuntansi, Audit Aset, vol. 2, no. 2, pp. 131–139, 2019.