Responsivitas PERBUP No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Banyuwangi terhadap Pelayanan Masyarakat Miskin dalam Mengakses Kesehatan Tahun 2024

Zaki Al Mubarok; Livia Anggraini

doi:10.31004/riggs.v5i1.6952

Authors

Zaki Al Mubarok Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Livia Anggraini Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6952

Keywords:

Responsivitas Birokrasi, Perbup 28/2013, Indikator Keluarga Miskin, BPJS PBI, SPM

Abstract

Dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan nasional, responsivitas pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Penelitian ini menganalisis responsivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon. Penelitian ini menganalisis responsivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon. Berbasis teori responsivitas James R. Thompson (2014) meliputi acknowledging demand, responding to needs, dan policy adaptation penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Temuan menunjukkan: (1) pada aspek acknowledging demand, mekanisme pengaduan belum sistematis; keluhan warga banyak disampaikan secara lisan dan kurang terdokumentasi; (2) pada responding to needs, respons birokrasi masih dominan prosedural (validasi keaktifan BPJS/pencocokan data) dibanding solusi cepat bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan; dan (3) pada policy adaptation, indikator kemiskinan cenderung kaku serta normatif (berbasis kepemilikan aset), sehingga kurang peka terhadap nilai fungsional aset dan konteks sosial-ekonomi aktual. Secara kontekstual, desa memiliki 3.737 jiwa penduduk; 2.363 jiwa terdata miskin di SIKS-NG, namun hanya 1.683 jiwa aktif sebagai peserta BPJS PBI (71,2%); pengajuan SPM resmi pada 2024 tercatat dua kasus mengindikasikan hambatan struktural dan kultural dalam akses layanan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Miha, F. Nabella, M. A. Akbar, and Danan, “Hukum Dan Konsep Sehat Dalam Hubungan Sosial,” SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, vol. 1, no. 1, pp. 158–164, Jan. 2023, doi: 10.71456/sultan.v1i1.261.

I. S. Aisyah et al., Masyarakat Sehat, Masyarakat Berdaya: Upaya Pemberdayaan Dalam Bidang Kesehatan. Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2022.

K. Triyono and K. Herdiyanto, Konsep Sehat dalam Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung: Penerbit Media.

R. Pakaya and S. Datau, “Pembinaan Dan Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Stunting Melalui Program Keluarga Berencana Di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato,” Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), vol. 10, no. 2, pp. 424–252, Apr. 2021, doi: 10.37905/sibermas.v10i2.10409.

N. Salsabila, P. Hadi, S. H. Syarif, and N. D. Istanti, “Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Program JKN,” USADA NUSANTARA : Jurnal Kesehatan Tradisional, vol. 1, no. 2, pp. 51–64, Jun. 2023, doi: 10.47861/usd.v1i2.245.

Y. I. Tuarita, T. Ichsan, and D. S. Fahrurodzi, “Pengaruh BPJS Kesehatan Terhadap Implementasi Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Ketahanan Kesehatan Bangsa Indonesia,” Jurnal Kesehatan Tambusai, vol. 5, no. 3, pp. 7098–7106, 2024.

J. W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed , 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rahmat, Metode Penelitian Kualitatif. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. . SAGE Publications, 2018.

M. Lessnoff, “John Rawls’ Theory of Justice,” Polit. Stud. (Oxf)., vol. 19, no. 1, pp. 63–80, Mar. 1971, doi: 10.1111/j.1467-9248.1971.tb01922.x.

C. Jamani, E. Budiati, and S. E. Irianto, “Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, vol. 2, no. 2, pp. 111–116, Aug. 2022, doi: 10.57250/ajsh.v2i2.84.

L. M. Dasopang, S. S. Sagala, R. F. Pasaribu, S. Fanisa, and S. H. Purba, “Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Systematic literature review,” Indonesian Journal of Health Science, vol. 4, no. 5, pp. 453–461, Jul. 2024, doi: 10.54957/ijhs.v4i5.960.

S. Suusantiy, P. Lestari, S. Aisyah, and I. Arifin, “Ketimpangan dalam Sistem yang Inklusif: Realitas Pelayanan BPJS di Indonesia,” PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, vol. 5, no. 2, pp. 3893–3901, 2026.

N. Lestari, N. Alam, A. Y. Ginova, and I. N. Pratama, “Public Policy Strategies in Addressing Poverty and Social Inequality in Indonesia,” JURNAL ILMIAH DETUBUYA, vol. 2, no. 4, pp. 286–293, Dec. 2025, doi: 10.64581/jid.v2i4.154.

D. F. Thompson, “Responsibility for Failures of Government,” The American Review of Public Administration, vol. 44, no. 3, pp. 259–273, May 2014, doi: 10.1177/0275074014524013.

K. Ulya and H. Purnaweni, “Responsivitas Pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” Journal of Management and Public Policy, vol. 14, no. 2, pp. 1195–1212, 2025.

A. G. Wike and A. Rohman, “Responsivitas Aparat Desa dalam Memberikan Pelayanan di Desa Mojorejo Kota Batu,” JADMENT: Journal of Administration and Development, vol. 2, no. 1, pp. 170–176, Mar. 2025, doi: 10.62085/jadment.v2i1.22.

T. E. Judi, “Government Response: Review Of Research In China And Practice In Indonesia,” Jurnal Widya Publika, vol. 9, no. 2, pp. 105–125, Dec. 2021, doi: 10.70358/widyapublika.v9i2.806.

D. Darwin, “Analisis Responsivitas Pelayanan Publik: Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang,” Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, vol. 2, no. 2, pp. 207–233, 2012.

A. R. Sundari and R. Yusran, “Evaluating Food Security Policy Implementation: An Adaptive Governance Approach with Educational Implications,” Indonesian Journal of Education and Social Studies, vol. 4, no. 3, pp. 283–294, 2025.

I. Prihantika, T. Panca Rahmadhani, and N. Mulyana, “Adaptive Social Protection: A Systematic Literature Review and Research Agenda,” Policy & Governance Review, vol. 8, no. 3, p. 231, Sep. 2024, doi: 10.30589/pgr.v8i3.877.

D. F. Adni, S. Rusadi, and T. Baharuddin, “Adaptive Policy in Website-Based Digitization of Government Public Services: A Thematic Analysis,” Journal of Local Government Issues, vol. 7, no. 1, pp. 54–67, Mar. 2024, doi: 10.22219/logos.v7i1.29404.