Analisis Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Badung, Bali dan Implikasi Terhadap Keberlanjutan Pariwisata Berbasis Komunitas

Authors

  • I Made Darsana Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
  • Ayu Suwita Yanti Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
  • Ni Wayan Rena Mariani Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
  • I Wayan Kartimin Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5729

Keywords:

Desa wisata, Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola, Bali

Abstract

Desa Wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung, Bali, merupakan salah satu destinasi yang berkembang pesat dengan mengandalkan potensi alam, budaya, dan aktivitas wisata berbasis komunitas. Namun, perkembangan tersebut dihadapkan pada tantangan kelembagaan, khususnya terkait ketiadaan badan pengelola formal, lemahnya koordinasi antar-aktor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur kelembagaan formal dan informal, peran aktor lokal, mekanisme partisipasi masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, serta merumuskan model kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 20 informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen regulasi serta perencanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata masih bersifat fragmentaris dan belum terlembagakan secara formal dalam suatu Badan Pengelola Desa Wisata yang mandiri. Koordinasi antar pemerintah desa, banjar adat, pelaku usaha wisata, dan mitra eksternal masih berjalan secara sporadis, sementara kapasitas manajerial, pemasaran digital, dan kemampuan bahasa asing masyarakat relatif terbatas. Partisipasi masyarakat telah berlangsung melalui struktur banjar dan kelompok usaha lokal, namun belum terintegrasi secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Badan Pengelola Desa Wisata formal, penguatan forum musyawarah partisipatif, program peningkatan kapasitas masyarakat, serta penerapan sistem akuntabilitas dan reinvestasi yang transparan. Model kelembagaan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Murphy, P. (1985) Tourism: A Community Approach. London: Methuen.

Scheyvens, R. (1999) Ecotourism and the Empowerment of Local Communities. London: International Institute for Environment and Development.

Tosun, C. (2000) “Limits to community participation in the tourism development process in developing countries”, Tourism Management, 21(6), pp. 613–633.

Sofield, T. H. B. and Li, F. M. (1998) “Community-based ecotourism: a factor for sustainable development?”, Tourism Management, 19(1), pp. 27–36.

North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Bramwell, B. and Lane, B. (2011) Critical issues in governance and planning for sustainable tourism. London: Routledge.

Cole, S. (2006) “Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism”, Journal of Sustainable Tourism, 14(6), pp. 629–644.

Reed, M. G. (1999) “Stakeholder participation for environmental management: a literature review”, Biological Conservation, 141(10), pp. 2417–2431.

Putra, I. G. N. D. and Suana, I. G. (2018) “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Bali: Tantangan dan Peluang”, Jurnal Pariwisata dan Bisnis, 7(2), pp. 110–125.

Pianta, P. (2020) “Conflict Between Traditional Institutions and Local Governments in Balinese Tourism Villages”, Journal of Tourism Studies, 12(1), pp. 45–60.

Suardana, I. N. (2019) “Banjar, Desa Adat dan Pariwisata di Bali: Pemetaan Peran dan Dinamika Kekuasaan”, Jurnal Antropologi Bali, 8(1), pp. 22–38.

Jamal, T. and Camargo, B. (2014) Collaborative governance in tourism: dimensions, legitimacy and implications. Bristol: Channel View Publications.

Aas, C. (2005) “Place, boundary and voice: reflections on heritage tourism and identity”, Conservation & Management of Archaeological Sites, 7(3–4), pp. 349–355.

Mitchell, J. and Reid, D. (2001) “Community integration: island tourism in Peru”, Annals of Tourism Research, 28(1), pp. 113–139.

Yin, R. K. (2014) Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: a framework for the entire journey. Quality & Quantity, 59(2), 1461–1479. https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5

Udayanga, S. (2025). Reflexive and iterative thematic analysis (RITA): A design-framework for qualitative research. Qualitative Research, 14687941251377282.

Dahal, N. (2025). Qualitative data analysis: reflections, procedures, and some points for consideration. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 10:1669578. https://doi.org/10.3389/frma.2025.1669578

Downloads

Published

20-01-2026

How to Cite

[1]
I. M. Darsana, A. S. Yanti, N. W. R. Mariani, and I. W. Kartimin, “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Badung, Bali dan Implikasi Terhadap Keberlanjutan Pariwisata Berbasis Komunitas”, RIGGS, vol. 4, no. 4, pp. 12524–12531, Jan. 2026.