Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045.

Abstract

Penelitian ini menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen politik janji pemilu, kebijakan anggaran, dan intervensi peningkatan kualitas pendidikan dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap produk hukum, dokumen anggaran, artikel jurnal, dan laporan kebijakan yang membahas konstruksi politik MBG, desain anggarannya, serta dampaknya terhadap gizi dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG dikonstruksi sebagai legacy project yang menggabungkan dimensi simbolik (citra dan legitimasi pemerintah), substantif (perbaikan gizi, kehadiran, dan konsentrasi belajar), dan struktural (prioritas dalam politik anggaran), dengan pagu Rp71 triliun di APBN 2025 atau sekitar 9–10 persen dari total anggaran pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan trade off dengan investasi struktural pendidikan seperti peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana. Di sisi hasil, MBG berpotensi memperkuat prasyarat dasar pembelajaran dan berkontribusi pada penurunan stunting, peningkatan kehadiran, serta capaian akademik, sehingga dapat dibaca sebagai kebijakan jembatan antara pemenuhan hak gizi–pendidikan dan pembangunan SDM unggul. Namun, pembahasan juga menegaskan adanya risiko politisasi, ketergantungan pada siklus pemilu, tekanan fiskal, kelemahan tata kelola (termasuk kasus mutu dan keamanan pangan, distribusi, serta disparitas antar daerah), dan kurangnya sinergi dengan program peningkatan mutu pendidikan lainnya. Temuan ini mengimplikasikan perlunya desain kebijakan dan anggaran MBG yang lebih berkelanjutan, akuntabel, dan terintegrasi, disertai penguatan regulasi, kapasitas pelaksana, dan evaluasi berbasis bukti agar program benar-benar menjadi instrumen pembangunan pendidikan dan SDM jangka panjang, bukan sekadar alat pemenuhan dan komodifikasi janji politik