Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Kontrak Baku Di Era Bisnis Global

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut. Asas ini secara normatif diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, perkembangan bisnis global telah mendorong penggunaan kontrak baku secara masif, khususnya dalam sektor perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan transaksi elektronik lintas negara. Kontrak baku pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan mengurangi makna substantif asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta relevansinya dalam era bisnis global. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait larangan klausula baku yang merugikan konsumen. Dengan demikian, dalam era bisnis global, asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang berkeadilan dan tunduk pada intervensi hukum negara guna menjamin perlindungan hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.