Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/PID.B/2023/Pn Smn Jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK)

Abstract

Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu hukum yang terus memicu perdebatan serius, terutama terkait prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta kesesuaian penerapan pemidanaan dalam perkara Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn juncto Nomor 39/PID/2024/PT YYK dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tetap diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tanpa perubahan redaksi maupun unsur deliknya. Namun demikian, terdapat perubahan paradigma pemidanaan, di mana dalam KUHP pembunuhan berencana termasuk tindak pidana pokok yang dapat dijatuhi pidana mati, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tindak pidana tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif yang penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 100 ayat (1), sehingga mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.