Implementasi Sistem Manajemen Keimigrasian dalam Penegakan Hukum terhadap Orang Asing di Kabupaten Karimun

Abstract

Peningkatan mobilitas orang asing di wilayah perbatasan Indonesia sebagai dampak globalisasi, integrasi ekonomi regional, serta intensifikasi aktivitas pelabuhan internasional menuntut adanya sistem pengawasan keimigrasian yang efektif dan adaptif. Kabupaten Karimun, sebagai wilayah perbatasan laut yang strategis dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, memiliki tingkat lalu lintas orang asing yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran keimigrasian, seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Dalam konteks tersebut, penerapan sistem manajemen keimigrasian berbasis digital menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun sebagai unit pelaksana teknis di wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petugas keimigrasian, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan sistem manajemen keimigrasian telah diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai basis data terintegrasi dalam pengelolaan lalu lintas orang asing, pemantauan izin tinggal, serta pendokumentasian tindakan administratif keimigrasian. Penggunaan aplikasi pendukung seperti APGAKUM, APOA, dan Subject of Interest (SOI) memperkuat proses pengawasan dan penindakan administratif serta berfungsi sebagai early warning system dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja petugas, serta tantangan geografis wilayah perbatasan laut. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem manajemen keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas petugas dalam mengoperasikan sistem secara optimal.