Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas Kapal Penumpang Di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam, Kabupaten Karimun
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.4329Keywords:
Pelayanan, Ketertiban, Lalu Lintas Kapal Penumpang, Teori Antrian, Teori Sistem, Pelabuhan Sri Tanjung GelamAbstract
Kabupaten Karimun yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam konektivitas laut antar pulau. Pelabuhan yang ada di daerah ini berfungsi sebagai pijakan utama dalam proses transportasi laut, menjadi gerbang masuk dan keluar bagi berbagai aktivitas perdagangan serta perjalanan masyarakat. Pelabuhan ini dirancang untuk mendukung keselamatan dan keamanan transportasi, memberikan perlindungan yang optimal bagi barang yang diangkut maupun penumpang yang menggunakan jasa pelayaran Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Di antaranya adalah kurangnya akses informasi online yang mudah tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, sistem pembelian tiket yang masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama, serta kondisi ruang tunggu yang belum memadai baik dari segi kapasitas maupun fasilitas pendukungnya. Selain itu, meskipun telah ada peraturan yang ditetapkan oleh Syahbandar terkait dengan pengelolaan pelabuhan dan keselamatan pelayaran, kasus kecelakaan pelayaran masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan tugas oleh pihak terkait, seperti penerbitan izin operasional kapal yang tidak memenuhu standart keamanan dan kelayakan teknik yang telah ditetapkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelayanan ketertiban lalu lintas kapal penumpang di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenid kualitatif deskriptif, yaitu fokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihakterkait seperti petugas pelabuhan, operator kapal, dan penumpang, serta analisis dokumen resmi yang ada Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara umum, pelayanan ketertiban lalu lintas kapal penumpang di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam berjalan baik.
Downloads
References
Agus, R. M. (2019). Logistik dan Transportasi di Pelabuhan. Bandung
Djatmiko, S., & Iskandar, A. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Umum di Kota Surakarta. Jurnal Ilmu Administrasi,
Fatmawati, A., & Syafrudin, M. (2019). Kualitas Pelayanan pada Hotel Bintang di Bandung: Studi Kasus pada Hotel Y. Jurnal Pariwisata
Hutomo, B. S. (2016). Dasar-Dasar Teknik Perkapalan. Jakarta.
Hutomo, B. S. (2018). Teori dan Praktik Pelabuhan Modern. Yogyakarta
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education
Kramadibrata, S. (2002). Manajemen Pelabuhan dan Transportasi Laut. Jakarta.
Luthfiyah, N. (2017). Metode Wawancara dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora
Sugiyanto. (2018). Metode Pengambilan Sampel dalam Penelitian Sosial. Jurnal Penelitian Sosial
Syamsul Ma’arif. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Media Pressindo
Shohibul Anwar, & Nuryaman. (2021). Penggunaan Metode Observasi dalam Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Syamsul Ma’arif. (2020). Metode Analisis dalam Penelitian Sosial. Jurnal Metodologi Penelitian
Triatmodjo, M. (2010). Dasar-Dasar Pelabuhan dan Transportasi Laut. Jakarta.
Viandra, A., Prasetyo, I., & Nugroho, Y. (2017). Analisis Populasi dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pariwisata
Wijaya, A. (2011). Kualitas Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Pada Pelabuhan PT. Pelindo I (Persero) Sri Bayintan Kijang. Jurnal Manajemen Transportasi, 5(2), 45-58.
Wijoyo, A. (2020). Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial. Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora
Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm (7th ed.). McGraw-Hill Education.
Undang Undang KP 432 Tahun 2017 Tentang Pelabuhan Nasiobal
Undang Undang Pasal 177 No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Karimun No. 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Berkenaan Dengan Pelabuhan
PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang
PM 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
PP No 61 Tahun 2009 Berkenaan Tentang Kepelabuhanan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Irene Putri Handayani Janil, Tri Mardalena, Zalmi Dzirusyidi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















