Optimalisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Digital: Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Platform Online

Joseph William

doi:10.31004/riggs.v5i2.4022

Authors

Joseph William Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022

Keywords:

Hak Cipta, Penegakan Hukum, HKI

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia dalam menghadapi pelanggaran pada platform online serta merumuskan strategi optimalisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era ekonomi digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik, doktrin, dan praktik penanganan pelanggaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan instrumen pidana, perdata, administratif, mekanisme pemutusan akses, serta penyelesaian sengketa. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena ketidakharmonisan regulasi, perbedaan prosedur pelaporan antarplatform, keterbatasan sumber daya dan kompetensi digital forensics aparat, rendahnya literasi hak cipta masyarakat, serta karakter ruang digital yang cepat, anonim, lintas batas, dan mudah direplikasi. Mekanisme notice and takedown dan pemblokiran situs masih cenderung reaktif, sedangkan perkembangan kecerdasan buatan, streaming, dan distribusi konten singkat memperluas bentuk pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak cipta memerlukan harmonisasi regulasi, penegasan tanggung jawab platform, standardisasi sistem pelaporan, pengembangan teknologi deteksi otomatis, peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, dan kerja sama internasional. Temuan penelitian juga menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang transparan, terukur, mudah diakses pencipta, dan mampu memberikan respons cepat terhadap laporan. Strategi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang adil, responsif, dan mendukung keberlanjutan industri kreatif nasional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Unes Journal of Swara Justisia, 9(2), 341-350.

2. Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 54-71.

3. Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(6), 2971-2981.

4. Irshad, V. A. P. A. C. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi). Jurnal Kewarganegaraan, 6(2).

5. Laipiopa, G. J., Senewe, E. V., & Maramis, M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik. Lex Administratum, 13(1).

6. Wardana, M. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di lingkungan Provinsi Bali khususnya hak cipta pada motif endek. Jurnal Konstruksi Hukum, 5(1), 84-90.

7. Ramadhan, M. W., & Faslah, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1326-1328.

8. Permadi, D., & Asngari, H. (2025). Implikasi Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Creator di Sosial Media. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 67-79.

9. Theona, A. Y., Budi, H. S., & Hartman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Studi Kasus: Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Pt. Grand Indonesia. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4(3), 178-186.

10. Arwana, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).

11. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

12. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

13. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

14. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

15. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

16. European Parliament and Council of the European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, L 277, 1-102.