Sinergitas Cap and Tax sebagai Wujud Aktualisasi Pemerintah dalam Menanggulangi Emisi Karbon di Indonesia

Abstract

Kenaikan suhu global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir menjadi peringatan nyata terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Laporan IPCC menunjukkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat lebih dari 1°C sejak era pra-industri, dengan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang menjadi faktor utama. Untuk menanggulangi peningkatan emisi karbon, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui Paris Agreement, telah meratifikasi komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya nasional, dan 43,20% dengan dukungan internasional. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengembangkan instrumen fiskal berbasis lingkungan berupa mekanisme Cap and Tax sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Mekanisme ini menggabungkan sistem pembatasan emisi (cap) dan pungutan pajak karbon (tax) bagi pelaku usaha yang melampaui batas emisi yang ditentukan. Penelitian ini menganalisis efektivitas Cap and Tax dibandingkan dengan Cap and Trade yang telah diterapkan di berbagai negara. Cap and Tax menawarkan kepastian regulasi dan kesederhanaan administratif, sedangkan Cap and Trade memberikan efisiensi ekonomi melalui insentif pasar. Oleh karena itu, penerapan Cap and Tax di Indonesia perlu diiringi dengan pengawasan ketat, kesiapan sektor industri, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan lingkungan agar optimal sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim menuju pembangunan berkelanjutan.