Dampak Kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Merauke

Yulianus Tuakara

doi:10.31004/riggs.v4i1.373

Authors

Yulianus Tuakara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Plotik Yaleka Maro Merauke

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.373

Keywords:

Dana Otonomi Khusus, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Kebijakan Publik, Implementasi Program

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali dinamika pelaksanaan Dana Otsus dalam konteks pembangunan pendidikan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, kebijakan, serta peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, aparatur pemerintah distrik, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, dengan analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Otsus memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlambatan distribusi dana dan ketidakmerataan alokasi antar sekolah menghambat efektivitas program, sementara kapasitas sumber daya manusia di tingkat distrik yang terbatas serta koordinasi antar lembaga yang kurang optimal turut memperburuk implementasi. Masyarakat lokal juga belum terlibat secara maksimal dalam pengawasan dan evaluasi, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas SDM, serta keterlibatan lebih aktif dari masyarakat untuk memaksimalkan dampak positif Dana Otsus dalam sektor pendidikan di Distrik Malind

Downloads

Download data is not yet available.

References

N. Djabu, “Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan,” J. Huk. Indones., vol. 2, no. 4, pp. 208–220, 2023.

M. Muspawi and M. Lukita, “Pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar,” Lect. J. Pendidik., vol. 14, no. 1, pp. 99–110, 2023.

T. Aprikindesa, “Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Pada Tahun 2017-2022,” J. Ilm. Mhs. Fak. Ilmu Sos. Ilmu Polit., vol. 7, no. 3, 2022.

S. Syarifuddin, R. Rahmattullah, and A. Akmaluddin, “Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar,” Visipena, pp. 53–74, 2024.

S. N. Maela and M. Hanif, “Manajemen Pemberdayaan Masyarkat Melalui Pendampingan Desa oleh Combine Resource Institution untuk Penguatan Penerapan Sistem Informasi Desa,” Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 4, no. 3, pp. 13113–13126, 2024.

A. Idin, N. Nurlaela, and I. Marwan, “Disparitas Kualitas Guru dalam Pendidikan,” Cendekia J. Pendidik. Dan Pemberdaya. Masy., vol. 2, no. 3, pp. 193–201, 2024.

A. Latifa and L. Magriasti, “Analisis Peran Donor MDGs dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik,” Multiverse Open Multidiscip. J., vol. 3, no. 1, pp. 13–19, 2024.

M. Lamere, “Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua,” J. Gov. Local Polit., vol. 6, no. 2, pp. 240–247, 2024.

F. P. Sianipar and S. T. Maulia, “Kebijakan Pendidikan: Pemerataan dan Perluasan Akses (Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak),” J. Pendidik. dan Sastra Ingg., vol. 3, no. 1, pp. 191–198, 2023.

M. Mayora, A. S. Tanjung, A. K. Siregar, R. Rehulina, A. A. Hidayah, and R. Harahap, “Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa,” Trending J. Manaj. dan Ekon., vol. 3, no. 1, pp. 177–185, 2025.

Y. T. Ina and A. K. Hudang, “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Ilmiah Global Education, vol. 5, no. 2. Universitas Islam Indonesia, pp. 1234–1245, 2024. doi: 10.55681/jige.v5i2.2718.

M. R. Albar and H. Hambali, “Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam (Musrenbang) Di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan,” Almufi J. Sos. dan Hum., vol. 1, no. 3, pp. 243–253, 2024.

D. Satria, I. H. Kusasih, and G. Gusmaneli, “Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur,” J. Bintang Pendidik. Indones., vol. 3, no. 2, pp. 292–309, 2025.

E. U. Hida, C. Prateila, M. A. H. Pukada, and D. I. N. Djami, “Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar”.

K. Sinen, “Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya,” J. Sci. Mandalika e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, vol. 6, no. 4, pp. 961–970, 2025.

I. W. Wijayati, F. H. S. Damanik, and C. L. Prawirosastro, “Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi,” J. Sci. Mandalika e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, vol. 6, no. 3, pp. 671–677, 2025.

F. Randan, M. A. Todingbua, and A. Buku, “Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.,” J. Compr. Sci., vol. 4, no. 2, 2025.