Akuntabilitas Anggaran Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan di Era Digital

Biva Aditya Yuda Makatara; Marimbi Liebe Na’illah Dida; Decky Dwi Utomo; Fitri Yul Dewi Marta

doi:10.31004/riggs.v4i3.3214

Authors

Biva Aditya Yuda Makatara Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Marimbi Liebe Na’illah Dida Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Decky Dwi Utomo Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Fitri Yul Dewi Marta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3214

Keywords:

Akuntabilitas Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Keuangan, Era Digital, Administrasi Publik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi peningkatan transparansi dan keterlibatan publik, terutama melalui penerapan platform e-budgeting dan portal data terbuka di pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta resistensi birokrasi terhadap inovasi masih menjadi hambatan utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus multi-situs pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, penelitian ini menggali bagaimana implementasi teknologi digital memengaruhi kualitas akuntabilitas dan efektivitas partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap data anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan publik. Namun, efektivitas partisipasi masih sangat bergantung pada desain platform yang inklusif, kemudahan akses, serta responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti masukan warga. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan komitmen politik dari para pemangku kebijakan terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas digital. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan inklusi digital, peningkatan kapasitas literasi keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi digital governance yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriani, S. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 112-125.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.

Bovens, M. (2007). Public Accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), The Oxford Handbook of Public Management (pp. 182-202). Oxford University Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Davies, T. (2010). Open Government Data: A Briefing Paper for the Open Government Working Group. Open Knowledge Foundation.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The SAGE Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). SAGE Publications.

Dewi, P. S., & Lestari, N. P. (2022). Peran E-Budgeting dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(1), 45-58.

Dubnick, M. J. (2005). Accountability and the Promise of Performance: When Numbers Lie. Public Performance & Management Review, 28(3), 367-381.

Dwiyanto, A. (2010). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.

Firdaus, A., & Kusnandar, A. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 201-215.

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, 66(s1), 66-75.

Gaventa, J., & McGee, R. (2013). Citizen Action and Accountability. Oxfam.

Goetz, A. M., & Gaventa, J. (2001). Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery. IDS Working Paper 138. Institute of Development Studies.

Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. W. (2012). Developing and Testing a Theoretical Model of Citizen Trust in Government in an Online Context. Public Administration Review, 72(5), 732-741.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, 18(1), 59-82.

Heeks, R. (2017). Information and Communication Technology for Development (ICT4D). Routledge.

International Budget Partnership. (2010). Open Budget Survey 2010. International Budget Partnership.

Junaidi, A., & Ramadhan, M. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 9(1), 34-48.

Kim, S., & Lee, J. (2017). E-Participation, Transparency, and Trustin Government. Public Management Review, 19(5), 652-673.

Lestari, D., & Hadi, S. (2022). Hubungan Efektivitas Pengendalian Internal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 17(1), 67-80.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications.

Macintosh, A. (2004). Characterizing E-Participation in Policy-Making. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences.

Norris, P. (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge University Press.

OECD. (2002). OECD Best Practices for Budget Transparency. OECD Publishing.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). SAGE Publications.

Permana, R., & Hidayat, A. (2020). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Perspektif Efisiensi dan Efektivitas. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 101-115.

Pitkin, H. F. (1967). The Concept of Representation. University of California Press.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (3rd ed.). Oxford University Press.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Putra, A. D., & Dewi, R. S. (2020).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, 8(1), 1-15.

Rahmawati, S., & Sari, D. P. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 1(1), 23-35.

Santoso, B., & Wijaya, C. (2022). Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 13(2), 89-102.

Schick, A. (1998). A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. World Bank Publications.

Shah, A. (Ed.). (2007). Budgeting and Budgetary Institutions. Public Sector Governance and Accountability Series. World Bank Publications.

Sukmana, A., & Mulyana, D. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(3), 200-215.

Suwarno, A. (2021). Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance di Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 25(1), 1-12.

Tapscott, D., & Williams, A. D. (2006). Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Portfolio.

Thai, K. V. (2001). Public Procurement Re-examined. Journal of Public Procurement, 1(1), 9-21.

United Nations. (2008). UN E- Government Survey 2008: From E- Government to Connected Governance. United Nations.

United Nations. (2016). United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. United Nations.

Utami, W., & Handayani, R. (2021). Implementasi E-Procurement dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Publik, 10(2), 110-125.

Wibowo, A., & Nurjanah, S. (2023). Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 56-70.

World Bank. (2000). Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy. World Bank.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.