Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Cindy Aulia Hasan; Zuchri Abdussamad; Yacob Noho Nani

doi:10.31004/riggs.v4i3.2848

Authors

Cindy Aulia Hasan Universitas Negeri Gorontalo
Zuchri Abdussamad Universitas Negeri Gorontalo
Yacob Noho Nani Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2848

Keywords:

Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Pajak, Pajak Bumi Bangunan

Abstract

Pajak merupakan acuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di gunakan membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Kabupaten Gorontalo, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran penduduk dalam memenuhi pembayaran pajak, akurasi data objek pajak yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam melalukan pemungutan dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, di mana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci keadaan dan situasi yang ada di lapangan mengenai kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abas, F. R., & Abdussamad, ZuchriAneta, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PKH. Jambura Journal of …, 2, 39–49. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index

Ali, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah dalam perspektif governance di indonesia. UB Press.

Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10(1), 33–39. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257

ed, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 175. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1243–1254. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147

Hamidah, Juanedi, D. (2022). Perpajakan. Yayasan Cendikia Mulia Mandir.

Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Manazhim, 4(1), 110–132. https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625

Kaku, O., Abdussamad, J., & Tui, F. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 01–11. https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.30

Malawat, S. H. (2022). Pengantar administrasi publik. Universitas islam kalimantan Muhammad Arsyad AL-Banjary.

Mozin, S. Y., Dumbela, U. S., Lestari, D. A., Ramadhani, R., & Noho, N. N. (2025). 1947-Article Text-5601-1-10-20250519. Journal of Publicness Studies (JPS), 2(2), 105–116. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

Putra, I. M. (2020). Perpajakan. Anak Hebat Indonesia

Regyna, T. F., Agustina, D., & Pramadista, F. N. (2022). Dampak Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Jurnal PPN Dan PPnBM

Triana, A., Endah, K., & Sunarti, N. (2022). Pengelolaan Pasar Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Bojongmengger Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten …. 1652–1663.

http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1137%0Ahttp://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/1137/69.ARIEFTRIANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Umum, B., Periode, S., & Muchtar, E. H. (2023). I-BEST. Vol. 2 Nomor 2 | Juli - Desember 2023 | 101. 2(21), 101–118.

Woods, M. (2012). Rural Governance. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring, 1(2), 160–171. https://doi.org/10.4135/9781446216415.n11