Penegakkan Hukum terhadap Kapal Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Ran.

Abstract

Aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan ancaman serius yang berdampak pada kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh kapal asing guna menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara legal di ZEEI. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku illegal fishing berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, temuan studi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mendeklarasikan adanya surplus hasil tangkapan. Kondisi ini berarti akses penangkapan ikan bagi kapal asing belum dibuka, sehingga seluruh aktivitas kapal asing di wilayah tersebut dikategorikan sebagai IUU Fishing. Meskipun sanksi pidana, seperti denda dan penyitaan kapal, telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya pelaksanaan dan ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban bagi pemilik kapal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi kepentingan nasional di wilayah laut.