Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Pulau Sumatera Tahun 2016-2025

Salwa Fitry; Reisya Andini; Nazwa Aulia Putri; Amanda Agustina Nababan; Chesia Rika Adrelia Br. Sitepu; Lara Nauly Lubis; Putri Sari Margaret Julianty Silaban

doi:10.31004/riggs.v5i2.14190

Authors

Salwa Fitry Universitas Negeri Medan
Reisya Andini Universitas Negeri Medan
Nazwa Aulia Putri Universitas Negeri Medan
Amanda Agustina Nababan Universitas Negeri Medan
Chesia Rika Adrelia Br. Sitepu Universitas Negeri Medan
Lara Nauly Lubis Universitas Negeri Medan
Putri Sari Margaret Julianty Silaban Universitas Negeri Medan

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.14190

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 100 observasi pada periode 2016–2025. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dan uji Sobel untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara parsial. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa Belanja Modal secara signifikan memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta secara signifikan memediasi pengaruh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, Belanja Modal menjadi jalur tidak langsung yang menghubungkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Agus, P. (2020). Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal dan indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia tahun 2005–2018. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 1(1), 20–36. https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.3

2. Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. E-Jurnal Akuntansi, 15(3), 2409–2438.

3. Pratiwi, T. R., & Nurdiawansyah. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung periode 2013–2015. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2). https://doi.org/10.36448/jak.v10i2.1290

4. Faturani, Y., & Dona, E. (2023). Berpengaruhkah pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia? Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 2(2), 168–178. https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.247

5. Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada pemerintahan kabupaten Provinsi Sumatera Utara tahun 2017–2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 24407–24419. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10470

6. Ginting, E. M., Pulungan, F. A., Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Journal of Accounting, Law, Communication and Technology, 1(2), 797–806. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2640

7. Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.

8. Sen, A. (1997). Human capital and human capability. World Development, 25(12), 1959–1961.

9. Wagner, A. (1911). Staat in nationalökonomischer Hinsicht. Dalam J. Conrad, L. Elster, W. Lexis, L. Loening, & J. Fischer (Eds.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften (Edisi ke-3, Vol. 7, hlm. 743–745). Gustav Fischer.

10. Lamartina, S., & Zaghini, A. (2011). Increasing public expenditure: Wagner's law in OECD countries. German Economic Review, 12(2), 149–164. https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2010.00517.x

11. Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. European Journal of Political Economy, 18(4), 717–737. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00116-7

12. Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? Journal of Development Economics, 86(1), 96–111. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003

13. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S., & Cui, Q. (2008). Social spending, human capital, and growth in developing countries. World Development, 36(8), 1317–1341. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.08.003

14. Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks pembangunan manusia 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/15/dd9a3ce7dfae1c733e46338f/indeks-pembangunan-manusia-2024.html

15. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022