Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Prinsip- Prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat

Desinta Leba; Muhammad Taufiq Hidayat

doi:10.31004/riggs.v5i2.12465

Authors

Desinta Leba Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Muhammad Taufiq Hidayat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12465

Keywords:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan prinsip Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Barat. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemanfaatan Data, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Data juga diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat secara umum telah berjalan dengan baik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah diterapkan melalui penggunaan otorisasi elektronik, penerapan prosedur pelayanan yang terstandar, serta layanan jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, prinsip partisipasi dan kesetaraan masih perlu ditingkatkan karena rendahnya migrasi masyarakat menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPIP berperan penting dalam mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta edukasi literasi digital agar implementasi SPIP dapat berlangsung lebih optimal, dan berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Addink, G. H. (2018). Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions. Halu Oleo Law Review, 1(1), 1.

2. Alkadri, J., Arianto, & Farizi, Z. Al. (2024). Implementation of the Government's Internal Control System in Realizing Good Governance in the Pontianak Public Order Agency. Javior: Journal of Accounting and Behavior, 1(1), 78–90.

3. Cahyadi, A., & Soenarjanto, B. (2019). Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Sukolilo Surabaya. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(1), 1165–1172.

4. Dwitasari, A. T., & Mulyana, A. (2025). Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. RIGGS, 4(3), 8472–8479.

5. Farham. (2023). Analisis Pengendalian Internal Pemerintah pada Pengelolaan Dana Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah (Perspektif PP Nomor 60 Tahun 2008).

6. Farmanta, Y. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance. JIAPI, 3(1), 50–61.

7. Hana, H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Student Scientific Creativity Journal, 2(5), 238–249.

8. Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. Owner, 7(4), 3006–3017.

9. Khadijah, I. J. (2025). Mewujudkan Good Governance melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Jurnal Akuntansi, 19(1), 18–26.

10. Komarawati, T. W., & Nugraha, D. S. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Pelayanan Publik.

11. Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

12. Matondang, K. A., Lubis, Z. H., Fajri, M. Y., Bella, S., & Simanungkalit, B. M. (2025). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan. Journal of Law, Education and Business, 3(1).

13. Narastri, M. (2023). Descending of Good Governance: Review Through Good Amil Governance, Good Enough Governance, and Good University Governance. DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 14(1), 11–20.

14. Nasir, A., & Gunawan, A. (2019). Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

15. Nurokhman, M., & Primasari, D. (2023). Analisis Control Environment Evaluation (CEE) dalam Penerapan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Journal of Economics and Business UBS, 12(4), 2616–2633.

16. Putri Aprilia, & Himawan, I. S. (2024). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi. Akuntansi 45, 5(1), 159–170.

17. Sopian, M. A., Kusuma, I. C., & Setiawan, A. B. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3).

18. Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik.

19. Suratman, S., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2023). Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam Meningkatkan Level Maturitas SPIP. Jurnal Minfo Polgan, 12.

20. Tikupadang, W. K. (2023). Indonesian Journal of Economy Studies, 2(1), 120–121.

21. Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. JPPM, 3(1), 43–52.

22. Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan).