Analisis Aktivitas Pengendalian atas Pengelolaan Layanan pada Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor

Eka Karlina; Hayati Fatimah

doi:10.31004/riggs.v5i2.12161

Authors

Eka Karlina Politeknik Negeri Jakarta
Hayati Fatimah Politeknik Negeri Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12161

Keywords:

aktivitas pengendalian, SPIP, pengelolaan layanan, pelayanan publik, kelurahan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan layanan, mengevaluasi efektivitas aktivitas pengendalian, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pada Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, staf pelayanan, dan tiga masyarakat pengguna layanan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, triangulasi sumber, serta perbandingan temuan lapangan dengan kriteria Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Wali Kota Bogor terkait standar operasional prosedur, dan konsep aktivitas pengendalian COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan berkas, verifikasi persyaratan, pemrosesan administrasi, otorisasi, hingga penyerahan hasil layanan. Namun, seluruh unsur aktivitas pengendalian yang dianalisis masih berada pada kategori belum efektif. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belum tersedianya SOP internal yang rinci, belum optimalnya dokumentasi pembagian tanggung jawab, belum seragamnya bukti verifikasi dan pengarsipan, serta belum tersusunnya pencatatan hasil pengawasan dan tindak lanjut pengaduan secara sistematis. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan berkas pemohon, gangguan aplikasi atau jaringan, keterbatasan sumber daya manusia, dan variasi waktu penyelesaian layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aktivitas pengendalian melalui pembakuan prosedur, standardisasi dokumentasi, serta peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” 2009. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

[2] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” 2008. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008

[3] Pemerintah Kota Bogor, “Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor,” 2022. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/343233/perwali-kota-bogor-no-33-tahun-2022

[4] Pemerintah Kota Bogor, “Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan,” 2021. [Online]. Available: https://jdih.kotabogor.go.id/peraturan/946/detail

[5] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary. Durham, NC, USA: COSO, 2013. [Online]. Available: https://www.coso.org/guidance-on-ic

[6] M. Rahman, G. B. Nangoi, and S. K. Walandouw, “Evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, vol. 15, no. 4, pp. 541-552, 2020. DOI: https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30776.2020

[7] M. Muhaling, J. D. L. Warongan, and M. Y. B. Kalalo, “Sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado,” Jurnal EMBA, vol. 11, no. 3, pp. 848-859, 2023. [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/50292

[8] G. Kusaeri, I. Elim, and L. M. Mawikere, “Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, vol. 5, no. 2, pp. 1173-1182, 2022. [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/40270

[9] S. P. Astiti and N. Agustin, “Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar,” Tangible Journal, vol. 9, no. 2, pp. 263-274, 2024. DOI: https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.539

[10] I. Irmawati, A. A. M. Wijaya, and M. A. Basir, “Transparansi pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau,” Journal of Government Science Studies, vol. 1, no. 2, pp. 50-57, 2022. DOI: https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page50-57

[11] P. L. Lutfia and E. Indartuti, “Kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan: Studi pada Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,” Journal of Office Administration: Education and Practice, vol. 2, no. 3, pp. 191-197, 2022. DOI: https://doi.org/10.26740/joaep.v2n3.p191-197

[12] A. Sabani and A. H. Rahadian, “Pengaruh profesionalitas dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok,” Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol. 1, no. 3, pp. 201-211, 2021. [Online]. Available: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2826

[13] D. Aprisal and Pandoyo, “Pengaruh disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur,” Reformasi Administrasi, vol. 12, no. 2, pp. 350-358, 2025. [Online]. Available: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/5415

[14] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” Humanika, vol. 21, no. 1, pp. 33-54, 2021. DOI: https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

[15] I. Lenaini, “Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling,” Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, vol. 6, no. 1, pp. 33-39, 2021. DOI: https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075

[16] A. Rijali, “Analisis data kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 17, no. 33, pp. 81-95, 2019. DOI: https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

[17] N. Nurdahlia, Sugianto, and R. D. Harahap, “Analisis efektivitas pengendalian internal piutang dalam menghindari risiko kerugian piutang tak tertagih PT ABC,” Jurnal Masharif Al-Syariah, vol. 8, no. 3, pp. 159-175, 2023. DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20413

[18] R. Indriani and D. Siswantoro, “Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja X,” Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, vol. 7, no. 4, pp. 3006-3017, 2023. DOI: https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656

[19] J. Winarna, M. Muhtar, S. Sutaryo, and P. G. Amidjaya, “Government internal control system and local government administration performance: Evidence from Indonesian local governments,” Public Finance Quarterly, vol. 66, no. 2, pp. 88-107, 2021. DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5

[20] A. Farhan, “Inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia,” Matra Pembaruan, vol. 7, no. 2, pp. 111-123, 2023. DOI: https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123

[21] U. A. Afrilia, A. P. M. H. Asy’Ary, U. Muhdiarta, Y. Mayasari, and M. Anangkota, “Transforming public services: The role of digital innovation in Indonesian municipal governance,” Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, vol. 16, no. 1, pp. 60-70, 2024. DOI: https://doi.org/10.54783/jv.v16i1.1043