Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris

Authors

  • Yunita Firda Risdawati Universitas Lambung Mangkurat

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515

Keywords:

Akta Notaris, Bahasa Asing, Kekuatan Pembuktian, Perlindungan Hukum, Harmonisasi Regulasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penggunaan bahasa asing dalam akta notaris terhadap kekuatan pembuktiannya serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi perbedaan penafsiran antara akta berbahasa Indonesia dan terjemahan bahasa asingnya. Permasalahan penelitian berangkat dari kontradiksi pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, namun tetap memperbolehkan penggunaan bahasa asing atas kehendak para pihak. Ketidakjelasan tersebut diperparah oleh tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran ketentuan bahasa serta adanya konflik norma dengan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan bahasa asing tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik sepanjang memenuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, melibatkan penerjemah tersumpah apabila diperlukan, serta mencantumkan klausula bahasa secara jelas. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian hingga batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak belum berjalan optimal karena konflik norma dan kekosongan pengaturan mengenai status hukum terjemahan akta bilingual. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta konsistensi penerapan hukum kenotariatan di Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491),

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

6. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2015.

7. Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jakarta: Refika Aditama, 2009.

8. Adjie, Habib. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.

9. Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang. Bandung: Alumni, 1938.

10. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009.

11. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2005.

12. Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2011.

13. Bernhard Limbong. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

14. Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

15. Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

16. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

17. Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press, 2017.

18. Erliyani, Rahmida. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.

19. Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

20. Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

21. Gozali, Djoni Sumardi. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2021.

22. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

23. Hadjon, Philipus M., dan Titiek Sri Djatmayati. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

24. HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

25. HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

26. HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

27. HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

28. Indrati Soeprapto, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

29. Irawan Soerodjo. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003.

30. Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

31. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

32. Kohar, A. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni, 1983.

33. Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.

34. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

35. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

36. Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.

37. Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1993.

38. Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Cetakan ke-9. Bandung: Mandar Maju, 2011.

39. Radbruch, Gustav. Einführung in die Rechtswissenschaft. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1973.

40. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

41. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

42. Satrio, J. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

43. Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.

44. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

45. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

46. Subekti. Hukum Pembuktian. Cetakan ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

47. Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

48. Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

49. Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2009.

50. Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

51. Tjatur Irawan, dan Suwardi. Aspek Hukum Investasi Asing di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.

52. Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang: Ananta, 1994.

53. Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2000.

54. Akbar, Abiandri Fikri, dan Akhmad Budi Cahyono. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.” PALAR (Pakuan Law Review) 7, No. 3 (2021).

55. Sugiarto, Dinda Putri. “Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS).” 2025.

56. Suhardjono. “Sekilas Tinjauan Akta Notaris sebagai Alat Bukti.” Varia Peradilan XI, No. 123 (1995).

57. Sumadi, Putu Sudarma. “Tafsir Gramatikal dan Teleologis dalam Penafsiran Undang-Undang Jabatan Notaris.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 5, No. 1 (2016).

58. Tuwaidan, Rossel Ezra Johannes. “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Lex Privatum 6, No. 6 (2018).

59. Utami, Tanti, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Journal Customary Law 2, No. 3 (2025).

60. Budiman, Arif. “Rekognisi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia.” Tesis Magister, Universitas YARSI, 2024.

61. Sugiarto, Dinda Putri. “Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS).” Tesis Magister, Universitas Jenderal Soedirman, 2025.

62. Aditya, Bagus. 2026. “Masalah Bahasa Dalam Perjanjian Bilingual Pasca Terbitnya Perpres Bahasa Indonesia.” hukumonline.com. Diakses 18 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-perjanjian-bilingual-pasca-terbitnya-perpres-bahasa-indonesia-lt5dba71330d0ac/.

63. Ananda.2021. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” gramedia.com. Diakses 18 Februari 2026. https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/.

64. Annisa. 2023. “Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan.” Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Diakses 18 Agustus 2023. https://fahum.umsu.ac.id/info-akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/.

65. Simatupang, F.P.2023.“Kewenangan Notaris - Beranda Hukum.” Diakses 18 Februari 2026. https://berandahukum.com/a/Kewenangan-Notaris.

66. KBBI Online. “Arti kata akta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 12 Juni 2025. https://kbbi.web.id/akta.

67. KBBI Online. “Arti kata bilingual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 18 Februari 2026. https://kbbi.web.id/bilingual.

68. LBH “Pengayoman.” 2021. “Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Dibawah Tangan.” Fakta Hukum. Diakses 11 Agustus 2021. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/.

69. ScienceDirect.2016.“Foreign Languages - an overview | ScienceDirect Topics.” Diakses 18 Februari 2026. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/foreign-languages.

70. Setiawati, R.R. 2024. “Dampak Bahasa Asing bagi Bahasa Indonesia.” Diakses 18 Februari 2026.

71. https://balaibahasaprovinsimaluku.kemendikdasmen.go.id/2024/07/dampak-bahasa-asing-bagi-bahasa-indonesia/.

72. Sumut, Kemenkumham RI. “Notaris.” Diakses 18 Februari 2026. https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/notaris.

Downloads

Published

20-07-2026

How to Cite

[1]
Y. F. Risdawati, “Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris”, RIGGS, vol. 5, no. 2, pp. 16890–16904, Jul. 2026.

Issue

Section

Articles