Prosedur Pemeriksaan Kapal di Perairan Perbatasan Antar Negara dalam Perspektif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11465Keywords:
Prosedur Pemeriksaan Kapal, Perairan, Perbatasan Antar Negara, Perspektif Bea dan CukaiAbstract
Perairan perbatasan antar negara di Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional sekaligus wilayah yang rentan terhadap pelanggaran kepabeanan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pemeriksaan kapal yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tahapan operasional yang dijalankan, serta tantangan yang muncul selama pelaksanaannya di wilayah perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kapal dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengamatan dan penilaian risiko, perintah penghentian dan penyandaran, pemeriksaan identitas serta dokumen kapal dan muatan, pemeriksaan fisik, sampai penegahan, penyegelan, dan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Tingkat risiko kapal menentukan intensitas pengamanan, komposisi petugas, dan metode pemeriksaan yang digunakan. Efektivitas prosedur dipengaruhi oleh kesiapan personel, kejelasan koordinasi lintas instansi, ketepatan pertukaran informasi, kelengkapan sarana patroli, serta dukungan teknologi pemantauan. Keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, kondisi cuaca, dan dinamika hubungan lintas batas masih menjadi kendala utama. Penelitian merekomendasikan penguatan manajemen risiko berbasis intelijen, integrasi data dan teknologi, standardisasi dokumentasi pemeriksaan, peningkatan kompetensi petugas, serta evaluasi operasi secara berkala untuk memperkuat perlindungan penerimaan negara, keselamatan petugas, keamanan maritim, dan kedaulatan Indonesia.
Downloads
References
1. Adhi, A. N., & Santoso, T. (2022). Implementasi aplikasi manajemen dalam mendukung patroli laut. Jurnal Administrasi Negara, 28(3), 265–290. https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1710
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Patroli laut Bea Cukai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. International Maritime Organization. (2021). Resolution A.1158(32): Guidelines for vessel traffic services. IMO.
5. IQMA, R. (2025). Upaya peningkatan kinerja agen terhadap kegiatan operasional kapal pada PT Pelayaran Nan Jaya. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
6. Jesaja, R., & Haqqi, N. I. (2025). Penegakan hukum terintegrasi dalam kegiatan perekonomian di pelabuhan. Halu Oleo Law Review, 9(2), 99–118.
7. Loing, M. A., Oktavian, R., & Damayanti, A. (2025). Rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam pemberantasan penyelundupan di perbatasan Laut Sulawesi. Indonesian Journal of International Relations, 9(2), 273–304. https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.612
8. Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2022). Peningkatan kualitas pengawasan laut melalui sinergi antar instansi perspektif Bea dan Cukai. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 6(1), 76–97. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561
9. Pahlevi, R. (2023). Pemanfaatan penginderaan jauh pada patroli laut Bea dan Cukai dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26102.20805
10. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
11. Perwita, A. A. B., Ramsi, O., Sembiring, A. E. B., Wulandari, A., Luangphane, C., Nugraha, D. A., Putri, F. I., Gea, A. H. N., Oktreza, K., & Joodael, K. (2025). Diplomasi pertahanan: Aktor, proses, dan isu. Indonesia Emas Group.
12. Praditya, D. (2025). Optimalisasi patroli laut imigrasi di perairan perbatasan dalam upaya mendukung keamanan sumber daya perikanan. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 10(4), 367–378. https://doi.org/10.33772/jsep.v10i4.301
13. Putra, S. B., Legowo, Y. A., Sunny, A. G., & Pratama, S. Y. (2024). Analisis pengawasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terkait ancaman keamanan perbatasan laut Kabupaten Kepulauan Talaud–Filipina. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(3), 415–432. https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3108
14. Sarjito, I. A. (2024). Metode penelitian sektor pertahanan. Indonesia Emas Group.
15. Suyadi, Simanjutak, M., Priyonggo, & Suharto. (2022). Panduan operasional penegakan hukum di perbatasan laut RI–Singapura di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL IV/TPI. Jurnal Maritim Indonesia, 10(1), 1–18.
16. Wira, I. P., Achnaf, M., & Hariadi, P. A. (2025). Optimalisasi peran operasi keamanan laut dalam menegakkan kedaulatan negara di laut perbatasan Indonesia. JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(12), 13184–13190. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.9785
17. World Customs Organization. (2022a). SAFE framework of standards to secure and facilitate global trade. WCO.
18. World Customs Organization. (2022b). Illicit trade report 2021. WCO.
19. World Customs Organization. (2023). WCO customs risk management compendium: Volume 1. WCO.
20. World Customs Organization. (2024). Annual report 2023–2024. WCO.
21. Zulkarnain, I., & Susilo, E. (2022). Interoperabilitas TNI AL dan Ditjen Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah laut Nusantara. Journal of Industrial Engineering & Management Research, 3(6), 169–174. https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i6.411
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Riyan Zulfikar, Nisha Desfi Arianti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















