Analisis Transparansi Keuangan Desa: Mengamati Pola Publikasi Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Media Digital di Desa Pandau Jaya
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11415Keywords:
APBDes, Media Digital, Pola Publikasi, Transparansi SubstantifAbstract
Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa dituntut untuk menjamin transparansi informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media digital di Desa Pandau Jaya serta mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan transparansi substantif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital, observasi netnografi, dan wawancara mendalam terhadap perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi di Desa Pandau Jaya baru menyentuh tahapan prosedural-formalitas demi menggugurkan kewajiban regulasi. Pola publikasi ditandai oleh keterlambatan tayang (time-lag) dokumen digital selama 45 hingga 60 hari. Selain itu, terjadi reduksi informasi secara radikal pada media sosial yang hanya menampilkan angka global pendapatan dan belanja desa dalam bentuk infografis satu halaman tanpa disertai rincian program kerja maupun data realisasi anggaran. Dari aspek interaktivitas, pemanfaatan platform digital bersifat searah dengan metrik keterlibatan warga (engagement rate) yang sangat rendah di bawah 1%. Hambatan struktural dan teknis utama berakar pada keterbatasan kapasitas SDM akibat rangkap jabatan pengelola konten, macetnya sirkulasi data internal, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) publikasi yang baku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi tidak otomatis linear dengan akuntabilitas fiskal, melainkan berpotensi menciptakan ilusi keterbukaan informasi (the window dressing effect).
Downloads
References
1. Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter rate in local government: The case of European municipalities. Government Information Quarterly, 36(2), 234-248.
2. Curtin, D. (2017). Active transparency and the right to information in the European Union: A constitutional perspective. European Public Law, 23(1), 45-66.
3. Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. Public Administration Review, 75(4), 513-522.
4. Habermas, J. (2016). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.
5. Heeks, R. (2020). Information and communication technology for development (ICT4D). Routledge.
6. Kaufmann, D. (2018). Fiscal transparency and economic outcomes: International evidence. World Development, 104, 32-47.
7. Koppell, J. G. (2015). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountabilities disorder. Public Administration Review, 65(1), 94-108.
8. Meijer, A. (2021). From electronic government to smart government: A strategic perspective on public administration in the digital age. Government Information Quarterly, 38(4), 101-114.
9. Morville, P. (2014). Intertwingled: Information changes organizations. Semantic Studios.
10. Moynihan, D. P. (2015). Administrative burden: Policymaking by other means. Russell Sage Foundation.
11. Norris, P. (2014). Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press.
12. Nugroho, A. (2024). E-Government di tingkat lokal: Evaluasi kritis adopsi teknologi dalam pelayanan publik desa. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 12(1), 15-29.
13. Piotrowski, S. J. (2022). Transparency and local government: The window dressing effect in digital era. Palgrave Macmillan.
14. Saputra, R., Wardoyo, S., & Utama, M. (2022). Kendala struktural dan kelangkaan sumber daya manusia dalam transformasi digital pedesaan. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 112-126.
15. Stiglitz, J. E. (2012). Information and the change in the paradigm in economics. American Economic Review, 92(3), 460-501.
16. Wardani, K. (2023). Kepatuhan administratif versus akuntabilitas substantif: Dilema pengelolaan dana desa berbasis aplikasi. Jurnal Akuntansi Publik, 9(2), 88-103.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Gazian Hazazi Nubli, Rinto Rahmad M, Nisa Alqorni

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















