Relevansi Profesi Hukum pada Era AI (Artificial Intelligence)
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11124Keywords:
Profesi Hukum, Artificial Intelligence, Teknologi Hukum, Transformasi Digital, Penegakan HukumAbstract
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum. Kehadiran teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, analisis dokumen hukum, penelitian hukum, hingga penyelesaian berbagai pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kondisi ini menimbulkan berbagai pandangan mengenai masa depan profesi hukum dan relevansinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi profesi hukum pada era AI serta mengkaji peluang, tantangan, dan strategi adaptasi yang perlu dilakukan oleh para profesional hukum dalam menghadapi transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan publikasi yang berkaitan dengan perkembangan AI dan profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mampu membantu pelaksanaan berbagai tugas teknis dalam bidang hukum, seperti pencarian data, analisis kontrak, dan prediksi putusan berdasarkan data historis. Namun demikian, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan profesi hukum karena masih terdapat aspek-aspek yang membutuhkan pertimbangan moral, etika, empati, interpretasi hukum, serta kemampuan argumentasi yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, profesi hukum tetap memiliki relevansi yang tinggi pada era AI dengan syarat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Integrasi antara kompetensi hukum dan pemahaman teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di masa depan. Dengan demikian, AI seharusnya dipandang sebagai alat pendukung yang memperkuat kinerja profesi hukum, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam penegakan keadilan.
Downloads
References
[1] M. Q. D. Masithoh, H. A. Hakim, C. B. E. Praja, and B. T. Iswanto, “AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia,” Justitia J. Huk., vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.30651/justitia.v7i2.17832.
[2] N. Alhumaira, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Menentukan Diagnosis Medis Di Indonesia,” no. 10, 2025.
[3] D. Țop, “Artificial Intelligence and the Future of Labour Law,” Acta Univ. Sapientiae Leg. Stud., vol. 8, no. 2, pp. 245–252, 2020, doi: 10.47745/AUSLEG.2019.8.2.07.
[4] E. N. Ravizki and L. Yudhantaka, “Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia,” Notaire, vol. 5, no. 3, pp. 351–376, 2022, doi: 10.20473/ntr.v5i3.39063.
[5] N. C. Fitriani, S. Rafi’ah, and A. Z. Yamani, “Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia,” vol. 3, 2025.
[6] V. P. Setyawan, “Disrupsi Digital dalam Dunia Hukum: Bagaimana Kecerdasan Buatan Mengubah Praktik Hukum di Indonesia?,” J. Huk. PELITA, vol. 6, no. 2, pp. 693–704, 2025, doi: 10.37366/jhp.v6i2.6213.
[7] M. A. Anam, M. B. U. Mubarok, A. Salisul, and R. A. Lailiyah, “Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi,” vol. 3, 2025.
[8] A. A. M. Sitorus, D. A. Khairani, I. Nawawi, and N. Nasution, “Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim,” vol. 9, 2025.
[9] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, “Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0,” J. RASI, vol. 2, no. 2, pp. 12–22, 2021, doi: 10.52496/rasi.v2i2.62.
[10] N. Kristianti and B. Rolando, “Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia,” vol. 15, no. 1, 2025.
[11] S. Arif, “Pengaruh artificial intelligence terhadap reformasi hukum nasional Indonesia di era digital,” 2025.
[12] Z. Kamila, “Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia,” J. Ris. Multidisiplin Edukasi, vol. 2, no. 3, pp. 16–36, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i3.172.
[13] M. A. Ibrahim, G. P. Rahman, and T. Syahuri, “Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek,” Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara, vol. 2, no. 1, pp. 45–55, 2023, doi: 10.55606/eksekusi.v2i1.786.
[14] E. K. Sebayang, M. Mulyadi, and M. Ekaputra, “Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia,” Locus J. Acad. Lit. Rev., vol. 3, no. 4, pp. 317–328, 2024, doi: 10.56128/ljoalr.v3i4.311.
[15] D. C. Permana, R. Ferdiansyah, F. P. Safira, Z. T. A. Gumilang, A. J. Pangestu, and R. W. A. Rozak, “Revolusi Industri 4.0 dan Otomatisasi: Antara Produktivitas, Risiko, dan Etika Sosial,” KONTAN J. Ekon. Manaj. dan Bisnis, vol. 4, no. 1, 2025, doi: 10.59818/kontan.v4i1.553.
[16] A. Nurintiara, “Tinjauan Dampak Artificial Intelligence terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya,” Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun., vol. 2, no. 3, pp. 120–130, 2025, doi: 10.62383/federalisme.v2i3.964.
[17] W. Wilalahi and A. Marsanti, “Tuntutan Kreativitas Di Era Artificial Intelligence (Ai): Analisis Perlindungan Konsep Kreativitas Karya Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia (Studi Kasus Amsal Sitepu),” vol. 16, no. 7, 2026.
[18] B. H. F. Hibatulloh, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi,” Tarunalaw J. Law Syariah, vol. 3, no. 01, 2025, doi: 10.54298/tarunalaw.v3i01.300.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Aryuda Muhammad Naufal Rizqi, Athala Radja Diksana, Siska Nur Azqia, Zahra Fauziah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















