Tantangan dan Peluang Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

Authors

  • Deska Zulkarnain Universitas Karimun

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11081

Keywords:

Good Governance, Pemerintah Desa, Tantangan, Peluang, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penerapan good governance menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta didukung observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Desa Pulau Moro masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta keterbatasan infrastruktur akibat karakteristik wilayah kepulauan. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan good governance memerlukan strategi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., and Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in indonesia. Sustainability, 15(11):8616.

2. Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2):230–245.

3. Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., and Rahayu, A. K. (2020). Factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (siskeudes). Journal of Accounting and Investment, 21(3).

4. Fatoni, A. (2020). Fiscal decentralization dilemma in indonesia: Between corruption accountability and probability at local levels. Jurnal Bina Praja, 12(1):101–110.

5. Jamal, Y., Mustanir, A., and Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di desa ciro-ciroe kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(3):207–212.

6. Junaedi, J. (2023). Implementation of village governance based on principles of good governance of public service in indonesia. International Journal of Business, Law, and Education, 4(1):249–266.

7. Karya Pamungkas, T. and Rosyanfikri, R. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. JURNAL PARADIGMA MA-DANI, 8(2):36–45.

8. Mada, S., Kalangi, L., and Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AU-DITING GOODWILL, 8(2).

9. Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., and Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indonesia Accounting Journal, 2(2):162.

10. Susilowati, N., Mahmud, A., Widhiastuti, R., and Rahmaningtyas, W. (2020). Good village governance: Internal control model of village funds management. KnE Social Sciences.

11. Zaitul, Z., Ilona, D., and Novianti, N. (2023). Good governance in rural local administration. Administrative Sciences, 13(1):19.

12. Angelia, N., Suryanto, S., & Wijaya, A. F. (2020). The role of village institutions in realizing participatory village governance. Journal of Public Administration Studies, 5(2), 85–94.

13. Purnomo, E. P., Ramdani, R., & Agustiyara. (2020). Digital governance in Indonesian village government: Challenges and opportunities. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 1107–1116.

14. Zeho, F. H., Prabowo, H., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 154.

15. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220–246.

16. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). OECD Public Governance Reviews: Strengthening Public Governance. Paris: OECD Publishing.

Downloads

Published

26-06-2026

How to Cite

[1]
D. Zulkarnain, “Tantangan dan Peluang Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun”, RIGGS, vol. 5, no. 2, pp. 10833–10840, Jun. 2026.

Issue

Section

Articles