Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tiarma Sitorus; Muhammad Farras Nasrida

doi:10.31004/riggs.v5i2.10844

Authors

Tiarma Sitorus Universitas Palangka Raya
Muhammad Farras Nasrida Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10844

Keywords:

BMD, BKAD, Kota Palangka Raya, Pengelolaan Aset

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan BMD tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Implementasi pengelolaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya telah berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya pedoman teknis terkait pengelolaan aset daerah, perlunya penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Daerah, serta permasalahan dalam inventarisasi aset yang masih memerlukan pembenahan. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan aset apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyempurnaan regulasi teknis, dan penguatan sistem administrasi aset guna mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, 9(3), 349–356. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400

2. Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif, 2(2), 116–130. https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.352

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI Yusni, P., & Yadasang, R. M. (2025). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH. 5(1). https://doi.org/10.53067/ijebef

4. Faisal, A. F., Rosmiati, M., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang) Analysis of regional assets management in efforts to improve the quality of regional financial reports (Case Study in Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang). Indonesian Accounting Research Journal, 2(2), 164–173. www.subang.go.id

5. Koyong, B. E., Afandi, D., & Datu, C. (2025). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3(2), 347–355. https://doi.org/10.58784/rapi.343

6. Perencanaan, A., Pengendalian, D., Proyek, B., Utami, R. P., Saladin, H., & Putra, P. S. (n.d.). Analisis Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Retrieved https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi

7. Monica, S. G., Saerang, D. P. E., Pangerapan, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Ratulangi, S., & Kampus Bahu, J. (2017). PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO. In Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (Vol. 12, Issue 2).

8. Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. In Journal of Economics, Assets, and Evaluation (Issue 1). https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae

9. Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024).

10. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif, 2(2), 116–130. https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.352

11. Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, 9(3), 349–356. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400

12. Liesye Yolinita Dita Kalangi, C., Kalangi, L., Warongan, J. D., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH di KABUPATEN MINAHASA UTARA (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara). In Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (Vol. 12, Issue 2).

13. Oktoreza, Y. M. R., Tompo, N., & Mustapa, Z. (2024). Pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau – Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, 3(1), 23–29. https://doi.org/10.56326/jp.v3i1.4134

14. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.

15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547.