Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Berbasis Lex Mercatoria
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830Keywords:
Akses Keadilan, Pelaku Usaha Perempuan, Lex Mercatoria, Arbitrase Internasional, Keadilan GenderAbstract
Globalisasi perdagangan internasional telah membuka peluang ekonomi yang terus berkembang bagi berbagai pelaku bisnis, termasuk perempuan. Namun, perluasan akses pasar global ini tidak selalu disertai dengan akses yang sama terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Studi ini meneliti akses terhadap keadilan bagi pelaku bisnis perempuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional berdasarkan Lex Mercatoria, sebuah sistem hukum transnasional yang berkembang dari kebiasaan, prinsip, dan praktik perdagangan internasional di luar kerangka hukum nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama: peran Lex Mercatoria dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi pelaku bisnis perempuan dan penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dalam mekanisme Lex Mercatoria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Lex Mercatoria secara normatif dan tekstual bersifat netral gender, penerapannya masih mengandung bentuk pseudo-netralitas karena beroperasi berdasarkan asumsi kapasitas, sumber daya, dan posisi tawar yang sama dari para pihak, yang pada kenyataannya tidak selalu dimiliki secara sama oleh perempuan. Dari perspektif Teori Hukum Feminis dan CEDAW, mekanisme arbitrase internasional sebagai instrumen utama Lex Mercatoria masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk biaya arbitrase yang tinggi, representasi perempuan yang rendah sebagai arbiter, akses terbatas terhadap informasi hukum, dan tidak adanya klausul dan prosedur yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan diperlukan melalui penafsiran ulang prinsip itikad baik, pemberian keringanan biaya arbitrase, peningkatan representasi perempuan dalam forum arbitrase, pelatihan kepekaan gender bagi arbiter, dan pengembangan klausul kontrak model yang responsif gender untuk mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan adil.
Downloads
References
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). New York: United Nations, 1979.
2. International Chamber of Commerce. Arbitration Rules. 2021. Articles 12–13.
3. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Principles of International Commercial Contracts. Roma: UNIDROIT, 2016.
4. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Model Law on International Commercial Arbitration. Vienna: UNCITRAL. Article 19 dan Article 28(1).
5. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). 1958.
6. Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
7. Berger, Klaus Peter. The Creeping Codification of the Lex Mercatoria. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010.
8. Black, Naomi. Social Feminism. New York: Cornell University Press, 1989.
9. Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. Access to Justice: A World Survey. Vol. I. Milan: Giuffrè/Sijthoff and Noordhoff, 1978.
10. Charlesworth, Hilary, dan Christine Chinkin. The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis. Manchester: Manchester University Press, 2000.
11. Davies, Margaret. Asking the Law Question. Sydney: The Law Book Company Limited, 1994.
12. Gaillard, Emmanuel. Legal Theory of International Arbitration. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
13. Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2004.
14. Gozali, Djoni Sumardi, dan Melania (Eds.). Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2021.
15. MacKinnon, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
16. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
17. Pahuja, Sundhya. Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
18. Pangestu, Mari Elka. Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: UI Press, 2016.
19. Paulsson, Jan. Arbitration in Three Dimensions. London: LSE, 2010.
20. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
21. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
22. Santoso, M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
23. Savitri, Niken. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
24. Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
25. Simons, Penelope, dan Audrey Macklin. The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the Home State Advantage. New York: Routledge, 2014.
26. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
27. Riaz, Nimra, et al. "Women Entrepreneurship in International Trade: Bridging the Gap by Bringing Feminist Theories into Entrepreneurship and Internationalization Theories." Sustainability. Vol. 11, No. 22 (2019).
28. CEDAW Committee. General Recommendation No. 34 on the Rights of Rural Women. UN Doc. CEDAW/C/GC/34. 2016.
29. Crowell & Moring LLP. "The Int'l Arbitration Diversity Landscape By The Numbers." 2024.
30. International Development Law Organization (IDLO) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Women Entrepreneurs' Access to Justice: Study Findings in Jordan. Rome: IDLO, 2019.
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta, 2020.
32. Laperle-Forget, Lolita, dan Alev Gürbüz Cuneo. "Women, International Trade, and the Law: Breaking Barriers for Gender Equality in Export-Related Activities." World Bank DECIG Global Indicators Briefs No. 26. 2024.
33. OECD. Trade and Gender: Issues and Interactions. Paris: OECD, 2018.
34. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Trade and Gender: Opportunities and Challenges for Developing Countries. UNCTAD/DITC/2014/3. Geneva: UNCTAD, 2014.
35. World Bank Group. Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality. Washington, D.C.: World Bank, 2020.
36. Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." Jurnal TAPIs. Tersedia di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589. Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2021.
37. WordNet Dictionary. Princeton University, New Jersey-United States. Tersedia di: http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist. Diakses pada 08 April 2026.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Trisna Putri, Lena Hanifah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















