Konsep Itikad Baik dan Kehati-hatian Direksi dalam Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas

Abstract

Penelitian ini menganalisis konsep itikad baik direksi Perseroan Terbatas dalam perspektif fiduciary duty dan perlindungan kreditor pada kondisi kepailitan perusahaan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji batasan tanggung jawab direksi serta implikasi hukum atas tindakan pengurusan sebelum dan setelah kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik dan duty of care masih belum memiliki parameter normatif yang tegas sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam praktik peradilan kepailitan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kesulitan pembuktian tanggung jawab direksi dan melemahkan posisi kreditor dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Dalam perspektif fiduciary duty direksi wajib menjalankan kewajiban loyalitas kehati-hatian transparansi serta menghindari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Penerapan Good Corporate Governance menjadi instrumen penting dalam menilai itikad baik direksi dan menentukan pertanggungjawaban hukum dalam kepailitan perseroan. Penelitian ini menegaskan pentingnya parameter objektif untuk memberikan kepastian hukum antara perlindungan direksi dan kreditor. Dengan demikian diperlukan penguatan norma hukum melalui interpretasi yang lebih ketat terhadap itikad baik dan kehati-hatian direksi agar tidak terjadi ketidakpastian dalam penegakan hukum kepailitan serta untuk melindungi kepentingan kreditor secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip business judgment rule. Hal ini penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dalam hukum perseroan dan kepailitan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia khususnya dalam memperjelas standar penilaian itikad baik direksi serta memperkuat mekanisme perlindungan kreditor dalam praktik kepailitan yang semakin kompleks dan dinamis sehingga tercapai kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam sistem hukum kepailitan Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan di Indonesia.