Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Titip Online di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10741Keywords:
Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Online, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Hukum, Kekaburan NormaAbstract
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong munculnya fenomena bisnis jasa titip daring (jastip online) sebagai bagian dari aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce). Meskipun menawarkan kemudahan akses dan efisiensi belanja, praktik jastip online yang umumnya beroperasi secara informal dan berdasarkan asas kepercayaan ini rentan memicu persoalan yuridis, seperti ketidaksesuaian spesifikasi barang, cacat produk, hingga penipuan. Persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai praktik bisnis tersebut, sehingga terjadi kekaburan norma (vague norm). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara konsumen, penyedia jastip online, dan penjual, serta tanggung jawab hukum penyedia layanan jastip online terhadap kerugian konsumen dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam transaksi jastip online membentuk rantai perikatan yang secara substansial merupakan perpaduan antara perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) dan jual beli. Penyedia jastip online memenuhi unsur sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga memikul tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, baik yang bersumber dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Kajian ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung ekosistem perdagangan digital yang aman berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih spesifik guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen di era digital.
Downloads
References
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512
6. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
7. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
8. Amila Desiani, Amila, Muhammad Amirulloh, dan Agus Suwandono. 2018. “Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi yang Dilakukan oleh Situs Belanja Elektronik”. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 2(1)
9. Anjani, Margareta Rosa dan Budi Santoso, 2018, “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia”, Law Reform, 14(1)
10. Annur, Najwa Neilal Muna, Fikro Shulkhu Aziz, Diki Aji Setiawan, dan Erka Azkal Azkia, 2025, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Sistem Jasa Titip (Studi Kasus di Desa Rengaspendawa Kab. Brebes), AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(3)
11. Anwar, Mustofa, Agnes Jevi Rialita, dan Rendi Risdiansyah, 2022, “Pengakajian Fiqih dan Perkembangan Pasar: Analisis Jasa Titip yang Populer di Kalangan Generasi Milenial”, JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam, 1(2)
12. Artanti, Dyah Ayu dan Men Wih Widianto, 2020, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia." JCA of Law 1.1.
13. Aulia, Rizka, Muhammad Syahri, dan Meria Utama. 2023. “Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”. Simbur Cahaya
14. Mayle, J. 1892. “Moyle, J. B. (1892). The contract of sale in the civil law: With references to the laws of England, Scotland and France (No. 34292-34295), Рипол Классик.
15. Bernada, Tatone. 2017. “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi Jasa E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1)
16. Brahmanta, Putu dan Anak Agung Ketut Sukrantha. 2020. “Keabsahan Usaha Jasa Titiip Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian. Jurnal Kertha Desa
17. Dana, Haris Satrio, Baginda Akbar Edison, Halim Darajat, Helfira Citra, 2024, Perlindungan konsumenDalam Perdagangan Elektronik (e-commerce), 1(1)
18. Fahlevi, Muhammad Reza. 2022. “Jastip online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Badamai Law Journal, 7(1)
19. Fatria, Alpheratz Uzhma, Rinitami Njatrijani dan Aminah. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online”. Diponegoro Law Journal 11(2).
20. Izazi, Firyaal Shabrina Izazi, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, dan Kristin Marsaulina, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, 1(2)
21. Kaffah, Alifia Fisilmi. 2024. “Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia”. Lex Renaissance, 9(1).
22. Kamil, Azahery Insan, Pandji Ndaru Sonatra, dan Nico Pratama, 2020, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)”. Jurnal Serambi Hukum, 8(02), 23085
23. Kaze, Kadek Bramnata Rudi, Nyoman Putu Budiartha dan Luh Putu Suryani. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jastip online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk”. Jurnal Preferensi Hukum, 5(2)
24. Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. 2022. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
25. Lengkong, Lonna Yohanes, Tomson Situmeang, dan Stefanie Hardiandra Indraswari, 2024, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jastip online Dari Cacat Barang”. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(2)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Belva Nur Aliyya, Lena Hanifah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















