Evaluasi Rekonsiliasi Kas dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Vivi Daviniella; Theresia Octaviani; Sifera Patricia Maithy; Koko Franko

doi:10.31004/riggs.v5i2.10143

Authors

Vivi Daviniella Universitas Palangka Raya
Theresia Octaviani Universitas Palangka Raya
Sifera Patricia Maithy Universitas Palangka Raya
Koko Franko Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10143

Keywords:

Rekonsiliasi Kas, Pengendalian Internal, Keuangan Daerah, SKPD, Sekretariat Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi kas dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama penelitian adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi kas dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui pencocokan data antara Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, dan laporan penutupan kas. Rekonsiliasi berperan penting dalam mendukung pengendalian internal melalui deteksi dini kesalahan pencatatan, verifikasi data keuangan, identifikasi permasalahan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada rekonsiliasi bulan Maret 2026 ditemukan selisih sebesar Rp99.700.000,00 antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ Fungsional yang disebabkan oleh belanja modal yang belum diposting pada aplikasi SIPD-RI. Selain itu, terdapat selisih sebesar Rp645.366.384,00 antara saldo BKU dan rekening koran akibat proses SP2D Ganti Uang (GU) yang belum selesai. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterlambatan pencatatan transaksi, pertanggungjawaban panjar yang belum optimal, serta hambatan teknis pada sistem informasi keuangan daerah. Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi kas telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencatatan transaksi, dokumentasi, dan monitoring untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] P. L. I. M. Rumbayan, J. J. Tinangon, dan O. Y. Sardjono, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu," Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat, vol. 2, no. 2, hlm. 52-66, 2024. https://doi.org/10.58784/mbkk.108

[2] S. Sutrisno dan I. Astuti, "Literature Review: Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah," Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi, vol. 5, no. 2, hlm. 1-15, 2024. https://doi.org/10.35308/jakta.v5i2.6866

[3] A. Nariman, F. Arifianto, dan S. Sutaryo, "Rekonsiliasi Bank sebagai Salah Satu Alat Pengawasan Keuangan," Jurnal Serina Abdimas, vol. 2, no. 4, hlm. 1922-1929, 2024.

[4] M. Syahrin, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi," Worksheet: Jurnal Akuntansi, vol. 4, no. 2, hlm. 1-18, 2025. https://doi.org/10.58774/worksheet.v4i2.7489

[5] Fatimah, S., "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel," Tangible Journal, vol. 9, no. 2, hlm. 263-274, 2024. https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.539

[6] Bappenas Working Paper, "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tantangan Implementasi SIPD dan Peran Pengawasan," Bappenas Working Papers, vol. 8, no. 3, hlm. 460-485, 2025. https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/411

[7] Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, April 2026.

[8] R. K. Natita, A. Setiawan, dan H. Djajadikerta, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia," Jurnal Konstitusi dan Hukum, vol. 3, no. 1, hlm. 1-18, 2024.

[9] A. Wahyudi, "Pengaruh Pengendalian Internal dan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, vol. 8, no. 3, hlm. 90-104, 2024.

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[11] F. Y. Parindingan, J. B. Maramis, dan J. D. L. Warongan, "Evaluation of Transparency and Accountability of Regional Financial Management," Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, vol. 19, no. 1, hlm. 45-58, 2024.

[12] E. Minarni, F. Fauzi, dan H. Hartono, "Implementation of Government Accounting Standards in Improving the Quality of Public Financial Reports," The Journal of Accounting Science, vol. 9, no. 1, 2025. https://doi.org/10.59613/j3jqvt63

[13] I. D. Lestari dan L. Maharani, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Transparansi Keuangan: Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia," Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS), vol. 8, no. 1, hlm. 1-14, 2025. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i1.7114

[14] K. A. Matondang, Z. H. Lubis, M. Y. Fajri, S. Bella, dan B. M. Simanungkalit, "Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan," Journal of Law, Education and Business, vol. 3, no. 1, hlm. 466-472, 2025.

[15] R. Najib dan R. M. Mahendradi, "Pengawasan Internal Hukum terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia," Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 5, no. 1, hlm. 1-14, 2025. https://doi.org/10.37680/iso.v5i1.3316