Nilai Amanah sebagai Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Regulasi SAKIP di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10134Keywords:
Nilai Amanah, Akuntabilitas Kinerja, SAKIP, Instansi Pemerintah, Akuntansi Sektor PublikAbstract
Penelitian ini mengkaji nilai amanah sebagai landasan etis yang memperkuat pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah melalui penelaahan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa transparansi sektor publik tidak optimal apabila hanya bertumpu pada kepatuhan prosedural tanpa disertai pertanggungjawaban moral. Masalah utama yang diidentifikasi adalah kesenjangan antara ketersediaan regulasi SAKIP yang komprehensif dengan implementasi di lapangan yang masih didominasi praktik formalisme dan dokumentatif, belum mencerminkan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai amanah dalam perspektif Islam dapat berfungsi sebagai prinsip etis penguat akuntabilitas kinerja dalam kerangka regulasi SAKIP di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui analisis regulasi dan kajian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama mencakup Perpres No. 29 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, Permen PANRB No. 88 Tahun 2021, literatur akuntansi sektor publik, dan konsep amanah dalam perspektif Islam. Teknik analisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif-konseptual untuk memetakan keterkaitan antara nilai amanah dan komponen SAKIP. Temuan menunjukkan bahwa amanah mampu berfungsi sebagai prinsip penguat akuntabilitas karena mengandung dimensi tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen dalam mempertanggungjawabkan hasil tugas. SAKIP menyediakan struktur administratif yang komprehensif, sementara amanah hadir sebagai pijakan moral agar akuntabilitas berkembang menjadi pertanggungjawaban autentik kepada publik dan Allah SWT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai amanah ke dalam praktik SAKIP berpotensi mentransformasi akuntabilitas dari kepatuhan prosedural menjadi pertanggungjawaban substantif yang berkelanjutan..
Downloads
References
[1] D. Salvatore, International Economics, 13th ed. New York: Wiley, 2019.
[2] N. G. Mankiw, Principles Of Economics, 9th ed. USA: Cengage, 2021.
[3] W. Syafitri, “Analisa Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Indonesia,” J. Ekon. dan Pembang. Indones., vol. 3, no. 2, 2003, doi: https://doi.org/10.7454/jepi.v3i2.2326.
[4] D. Rodrik, “Premature Deindustrialization,” J. Econ. Growth, vol. 21, no. 1, pp. 1–33, 2016, [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s10887-015-9122-3
[5] T. A. Nengsih, N. Saqina, N. Maula, and F. A. Oktavia, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi,” vol. 9, no. 3, pp. 1–14, 2024.
[6] G. S. Becker, Human Capital, 3rd Editio. Chicago: University of Chicago Press, 2024.
[7] J. A. Mincer, Schooling, Experience, and Earnings, vol. 1, no. 1. NBER, 1974.
[8] Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id
[9] Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id
[10] Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag. Diakses dari https://quran.kemenag.go.id
[11] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2021). Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian PANRB. https://peraturan.bpk.go.id/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021
[12] Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan Indikator Kinerja. Yogyakarta: BPFE..
[13] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
[14] Muri, A., & Mustomi, O. (2025). Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic legal values in Jakarta's one-stop public service under regional autonomy. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 14(2). https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2
[15] Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian local government: Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), 59–78. https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34738.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rahel Lorensa Siburian, Najwa Azzahra, Cantika Olivia Yapardi, Nasirwan Nasirwan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















