Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Online

Moh Fakhri Anshori Adhyaksana; Zakiah Noer; Dara Puspitasari

doi:10.69693/ijmst.v4i2.9592

Authors

Moh Fakhri Anshori Adhyaksana Universitas Gresik
Zakiah Noer Universitas Gresik
Dara Puspitasari Universitas Gresik

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9592

Keywords:

Child Protection, UU TPKS, Cybersexual Crimes, Digital Forensics

Abstract

This study examines the effectiveness of Law No. 12/2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and Government Regulation No. 27/2024 in protecting children from cybersexual crimes. Employing normative legal research with statutory and case approaches, the findings indicate a fundamental normative advancement through the criminalization of electronic non-physical sexual harassment under Article 5. However, the empirical reality reveals a minimalist case resolution rate due to the highly abstract nature of the offense elements, an asymmetric digital forensic burden of proof triggering a 70% case file return rate (p-19), and jurisdictional overlaps with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) due to the absence of a bridging article. Furthermore, law enforcement is impeded by cognitive deficits among officials, inter-institutional fiscal fragmentation, transnational extraterritorial jurisdiction barriers, and a paradigm clash between restorative and retributive justice mechanisms. To realize the principle of the best interests of the child, this study recommends a comprehensive regulatory restructuring. This includes the unification of real-time digital reporting under KPAI, enhancing officials' digital forensic capabilities, material harmonization with the Juvenile Justice System Law (UU SPPA), institutionalizing a five-year special minimum prison sentence for adult offenders, and introducing the strict liability doctrine for digital platform corporations to curb the linear escalation of child exploitation in cyberspace.

References

Bappenas. (2025). Laporan Nasional Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ruang Digital.

Fauzi, A., Mhs, W. A., & Fidiyani, R. (2025). Melindungi Anak dari Predator Seksual : Sinergi Keluarga , Komunitas , dan Hukum untuk Keadilan Sosial. Pustaka Pelajar.

Haryadi, S. (2025). Analisis Yuridis mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS. AL Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 5968–5975.

Hinelo, F., Djailani, A. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Implikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Strategi Perlindungan Hukum di Indonesia. Jurnal Aktivisme Hukum, 7(2), 145–167.

Ibrahim, G. Y. (2022). KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SEKSUAL Gen Yaish Ibrahim Ade Adhari A . Latar Belakang Pada akhir abad ke-20 , teknologi berkembang secara sangat pesat sehingga menghasilkan suatu jari. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1021–1035.

Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CHILD GROOMING: PENDEKATAN HUKUM RESPONSIF DI INDONESIA LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CHILD GROOMING: A RESPONSIVE LEGAL APPROACH IN INDONESIA. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–42.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).

Muslim Harahap, Adi Mansar, F. F. (2026). HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK KOMERSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi), 5(1), 859–880.

Ni Made Swastini. (2024). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Korban Penyebaran Video Pornografi. Universitas Mataram.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2024).

Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum (Media Group (ed.)).

Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(April).

Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 11(1), 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207

Sirait, I. D., Adam, S., Sopacua, M. G., & Pattimura, H. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Pamali, 4(2), 79–87.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2000). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (U. Press (ed.)).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 (2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (atau bisa juga diisi Sekretariat Negara). (2008).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHAP) (1981).

Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). MODUL PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI.

Yani, T. P., Fransisco, W., & Gandhi, W. (2026). Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru. QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(1), 72–81.